«

»

Baperjakat Simalungun Tak Berfungsi

Simalungun-ORBIT: Pengangkatan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun diduga tabrak aturan.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Simalungun yang diharapkan memberikan masukan yang objektif dan benar kepada Bupati Simalungun dalam hal pengangkatan dan penempatan pejabat juga terkesan tidak berfungsi.

Informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Selasa (14/2), diketahui pengangkatan pejabat eselon II yakni Sekretaris DPRD Simalungun sudah menyalahi ketentuan. Sebab dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan oleh pimpinan Dewan.

Menangapi hal itu, Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik menegaskan, selama ini pengangkatan dan penempatan pejabat tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga merugikan dalam peningkatan karier Pengawai Negeri Sipil (PNS).

Harusnya, Baperjakat memberikan masukan yang profesional, sehingga saat mengangkat pejabat sudah benar dan tepat.

“Fungsi Baperjakat memberikan masukan dan pertimbangan yang benar kepada Bupati Simalungun dalam pengangkatan dan penempatan pejabat. Sehingga tidak menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku di pemerintahan,” papar Bernhard.

Dia menyontohkan dalam pengangkatan pejabat eselon II Sekretaris DPRD Simalungun sudah menyalahi ketentuan. Sebab dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan oleh pimpinan Dewan.

“Kita tahu kalau pergantian sekwan itu adalah kewenangan Bupati, tapi karena ada Undang-undang (UU) mengatur soal pergantiannya maka bupati sebelum menerbitkan SK dan melantik harus menyampaikan terlebih dulu surat permohonan persetujuan ke pimpinan Dewan sesuai UU Nomor 27/ 2009,” papar Bernhard.

Bernhard mengharapkan Bupati Simalungun juga harus bersikap arif untuk melakukan pelantikan ulang Sekretaris DPRD Simalungun. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Simalungun, Ojak Naibaho mengaku belum menerima surat permohonan persetujuan pimpinan DPRD dalam pergantian Sekwan dari SML Simangunsong kepada Jhoni Kardos Saragih.

“Sampai pejabat baru dilantik, awal pekan lalu setahu saya belum ada surat permohonan persetujuan pimpinan DPRD untuk pergantian Sekretaris DPRD,” ujar Ojak.

Selain itu sejumlah pelaksana tugas pimpinan SKPD seperti di Dinas Kehutanan dan Badan KB, pangkat pejabat yang diangkat belum memenuhi persyaratan, yang seharusnya minimal IV A namun saat diangkat pangkatnya masih III D.

Kabag Humas dan Protokoler, M Andreas Simamora yang dikonfirmasi  mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan terkait masalah itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menangani pemutasian dan pengangkatan pejabat.

“Nanti kami tanyakan ke BKD apakah dalam pengangkatan Sekretaris DPRD Simalungun, prosesnya sudah sesuai ketentuan atau tidak,” ujar Andreas. Or-12

Leave a Reply