«

»

BKD Taput ‘Siap siap’ Penerimaan Ribuan CPNSD

Tarutung-ORBIT: Setelah indikasi keterlibatan berpolitik praktis, dalam Deklarasi pasangan Saur Lumbantobing-Manerep Manalu (Saurma), salah satu bakal calon (Balon) Bupati/Wakil Bupati, kehadiran sekitar ribuan massa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam dipecat.

Pemberian sanksi hingga tindakan pemecatan dimungkinkan akan ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput. Dan sebagai imbas pemberian sanksi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Taput sebagai instansi terkait disebut harus ‘bersiap siap’ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) demi keberlangsungan lancarnya pelayanan publik di daerah itu.

Benturan sikap yang ditunjukkan sudah sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang disiplin PNS serta Undang undang No 32/2004 tentang Pemerintahan daerah, yang memagar posisi netralitas setiap orang yang berstatus PNS.

“Jika indikasi keterlibatan berpolitik praktis tersebut terbukti maka ribuan PNS yang menghadiri deklarasi dimungkinkan untuk menghadapi tindakan pemecatan,” sebut Superior K, Pengamat yang konsern terhadap pemantauan tugas aparatur pemerintah kepada Harian Orbit Sabtu (20/7).

 

Lakukan Penelitian

Sebelumnya 5 orang oknum PNS di lingkungan Pemkab Taput telah menerima sanksi pemecatan atas keterlibatannya dalam berpolitik praktis yang telah dibuktikan. Kelimanya adalah Sofian Simanjuntak, Alpha Simanjuntak, Longgam Panggabean, Joksen Sijabat dan Juniella Pakpahan.

“Sehingga, bila hal yang sama diterapkan terhadap ribuan PNS yang menghadiri deklarasi pasangan kandidat balon Bupati/Wakil Bupati yang merupakan agenda politik. Ribuan PNS tersebut bisa jadi menerima sanksi pemecatan. Maka demi melanjutkan tugas pelayanan publik yang diemban Pemkab Taput. Mau tidak mau, penerimaan CPNSD secara besar besaran harus dilakukan”. Ujarnya.

Menyikapi indikasi keterlibatan PNS dalam berpolitik praktis. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Taput Drs HP Marpaung kepada Harian Orbit menekankan, pihaknya akan melakukan penelitian. “Kita akan melakukan penelitian. Mungkin dalam 1 hari atau 10 hari,” katanya.

Menurutnya, bisa jadi akan dilakukan pemecatan, jika mereka memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan dan Undang undang. Meski untuk pemberian sanksi masih terdapat kategori lainnya yakni, teguran lisan, teguran tulisan dan lainnya.

Terpisah, Kepala BKD Taput Jamilin Purba yang dikonfirmasi terkait imbas ribuan PNS berpolitik praktis terancam dipecat dan dimungkinkan akan menimbulkan trend penerimaan CPNSD secara besar besaran mengaku sedang berada di luar kota. “Sedang rapat di Jakarta,” tulisnya via SMS kepada Harian Orbit.(Od-24)

Leave a Reply