• Nasdaq :3591.796+34.76 - +0.98%
  • UK Main Index :6703.00+28.26 - +0.42%
  • Australian All Ords :5515.500+13.300 - +0.24%
  • Australian 200 :5531.000+13.200 - +0.24%
  • AUS VS USD :0.9257
  • USD VS JPY :102.3465
  • USD VS IDR :11600.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Bongkar Ribuan Ruko Mujianta, Kapolda Diminta Telusuri Keterlibatan Tamin Cs

Setelah BPN, pihak PTPN2 juga mengaku lahan 74 hektar yang dibangun ruko oleh Mujianto itu adalah tanah negara. Sebaiknya ada keberanian penegak hukum untuk membongkar ribuan ruko ilegal itu.

Kenedy/Harian Orbit

Kenedy/Harian Orbit

 

Medan-ORBIT: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 akhirnya buka suara soal lahan di Dusun IV, Desa Helvetia, Deliserdang.

Saat ini, lahan seluas 74 hektar itu masih berstatus lahan negara dan tidak bisa diperjualbelikan.

Keterangan dari pihak PTPN 2 ini menguatkan pernyataan BPN Sumut yang menyebut lahan itu milik Negara.

Anehnya, informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (27/3), PTPN 2 menolak mengeksekusi lahan yang dulu berstatus Hak Guna Usaha (HGU)-nya tersebut.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Urusan Hukum PTPN 2 Kenney NP Sibarani (foto) kepada Harian Orbit, Rabu (27/3).

Kennedy mengaku saat ini PTPN 2 mengajukan gugatan baru ke PN Lubukpakam sesuai dengan nomor 69 dan saat ini sedang diproses oleh PN Lubukpakam.

“Dasar PTPN 2 menolak eksekusi karena hingga saat ini surat eksekusi dari PN Lubuk Pakam belum diterima PTPN 2,” tegas Kennedy.

Tidak hanya karena itu, Kennedy juga menambahkan alasan eksekusi itu karena tidak melibatkan pejabat BPN Sumut maupun Deliserdang.

Tanah seluas 74 hektar di Jalan Serbaguna Ujung Dusun IV Desa Helvetia, Deliserdang semula digugat Ny Titin Kuniati Rahayu Cs dan dimenangkannya.

Proses kemenangan itu diduga penuh intrik karena hingga saat ini belum ada izin pelepasan dari kementerian BUMN.

Diduga, Titin Kurniaty menggunakan surat palsu untuk permintaan eksekusi. Hal itu terungkap Sudarsono alias Sudar sebagai terbantah 44 dan terdakwa II Misran Sasmita sebagai terbantah 25 dan 32 terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang telah menjalani hukuman penjara selama 3 bulan sesuai bukti putusan perkara Pidana No. 165 K/Pid/2010 tertanggal 25 Maret 2010.

Kini, lahan itu diduga ‘dijual’ ke Tamin Sukardi. Oleh Tamin, lahan itu dijual lagi kepada Direktur PT Agung Cemara Reality (ACR) Mujianto yang mendirikan 1.016 ruko di lokasi tersebut.

Menyikapi hal itu, Pengamat Agraria Sumatera Utara Dr Eddy Ikhsan SH Mhum angkat bicara.

Dikatakan, kasus yang ada di Desa Helvetia tersebut merupakan upaya penyerobotan tanah negara oleh kapitalis hitam.

“Dan itu jelas merupakan tindakan melawan hukum. Oleh sebab itu Kepala kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro diminta segera menelusuri persoalan ini,” kata Eddy.

Dosen Fakultas Hukum USU itu juga menguraikan, penyelesaian lahan Eks HGU PTPN 2 sudah memiliki tim dalam menyelesaikannya.

Yakni Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang dibentuk Pemprovsu tahun lalu.

Disinggung dugaan penyerobotan lahan di Helvetia itu oleh Mujianto Cs, Eddy menegaskan sesuai keputusan rapat tim melibatkan BPN, DPRD Sumut dan Pemprovsu, tidak dibenarkan melakukan kegiatan sebelum ada pemetaan ulang dilakukan tim FKPD.

Sementara Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut, Harun Noeh meminta agar ada keberanian penegak hukum untuk membongkar ribuan ruko milik Mujianto tersebut.

“Aparat hukum harus punya nyali untuk membongkar ribuan ruko tersebut,” katanya.

Namun Harun pesimis aparat penegak hukum melakukan pembongkaran ruko tersebut. Sebab, bila dilakukan maka akan terbongkar adanya dugaan kongkalikong berujung korupsi yang melibatkan banyak pihak.

“Yang membangun inikan pemodal besar. Coba rakyat kecil, sudah pasti dibongkar,” katanya

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Sumut, Hasinuddin mengakui lahan eks HGU PTPN 2 itu masih berstatus lahan negara.

Pasalnya, kata Hasinuddin, sampai saat ini Kementerian BUMN belum mengeluarkan izin untuk mengalihfungsikan lahan seluas 74 hektar tersebut kepada pihak swasta.

“Dari sepengetahuan saya pun, lahan eks HGU PTPN 2 di Dusun IV, Desa Helvetia, Deliserdang, belum mendapatkan izin dari kementrian BUMN untuk dialihfungsikan,” tegas Hasinuddin.

Sementara, janji PT Agung Cemara Reality (ACR) mengklarifikasi persoalan lahan di Dusun IV Desa Helvetia, Deliserdang terkesan omong kosong.

Pasalnya Hanwie, Manager Marketing PT ACR ternyata tidak berkenan memberi komentar apapun terkait dugaan penyerobotan lahan negara yang disulap menjadi rumah toko (ruko) tersebut.

Padahal sebelumnya, Hanwie berjanji akan memberi kabar persoalan yang kini berujung konflik tersebut. “Besok saya kabari,” tulis Hanwie dalam pesan yang dikirim Senin (25/3) malam.

Selasa (26/3), saat Harian Orbit ke Kantor PT ACR Jalan A Rivai Medan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Nomor 08126061xxx yang sehari sebelumya menjawab pesan, tidak diaktifkan.

Dikonfirmasi kepada Mujianto selaku Dirut PT ACR, juga menemui jalan buntu. Vina, yang mengaku Resepsonis PT ACR menjelaskan Mujianto sedang berada di luar kota.

“Nanti pesan ini saya akan sampaikan kepada bapak (Mujianto-red) setelah pulang dari luar kota. Kami minta nomor kontak yang bisa dihubungi lah,” ujar Vina.

Begitu juga konfirmasi kepada Tamin Sukardi yang disebut-sebut terlibat dugaan penyerobotan lahan tersebut.

Ditemui di kantornya Jalan Multatuli Medan, salahsatu pegawai yang menjaga stand resepsonis menyatakan Tamin Sukardi sedang sibuk. Kata pegawai itu, Tamin Sukardi sedang mengikuti rapat.

“Bapak sedang Meeting Pak, bisa tunggu sebentar pak,” jelasnya. Namun lima menit berselang, datang juga pegawai yang lain. Namun pegawai itu berbeda keterangan dari pegawai sebelumnya.

“Saya adalah resepsonis disini. Saya sangat mengetahui bapak (Tamin-red) ada atau tidak. Yang tadi hanya pegawai fotocopy. Bapak tidak berada di tempat,” ungkapnya berdalih. Od-06/Om-24

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login