• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9333
  • USD VS JPY :102.421
  • USD VS IDR :11427.50
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Bupati Tobasa Kangkangi PP Pengangkatan Kabid Dinkes

Pengangkatan Kabid di Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa oleh bupati dinilai telah mengangkangi PP No 100 tahun 2000, sebagaimana diubah PP 13 tahun 2002 yang diaplikasikan kepada Permenkes 971 tahun 2009 untuk penetapan dan pengangkatan pejabat di Dinkes.

 

Tobasa-ORBIT: Sorotan terhadap pelantikan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tobasa kini semakin bergulir. Pasalnya, bukan hanya jabatan kepala dinas yang mendapat sorotan, kepala bidang pun di unit kerja tersebut dinilai melanggar serta mengangkangi PP 100 tahun 2000 diubah PP 13 tahun 2002 serta Permenkes 971 2009.

Salahsatu jabatan Kepala Bidang yang kini diduduki Dandres Simanjuntak, sebenarnya telah lama dipersoalkan langsung melalui wawancara dengan Kadinkes dr Haposan Siahaan Mkes ketika menjabat sebelum dinonjobkan tiga bulan yang lalu.

Bahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs Budiyanto Tambunan dan kepada beberapa anggota DPRD Tobasa pun telah disampaikan melalui wawancara dan pesan lisan, namun tidak ada gubrisan berarti yang didapatkan kalangan penggiat LSM dan kuli berita di Tobasa.

Dalam Permenkes tersebut diamanatkan, kriteria untuk menduduki jabatan Kepala Bidang eselon III di Dinkes pada pasal 20 berisikan ‘seseorang harus memiliki ijazah strata I (Sarjana) kesehatan’. Kemudian, si pejabat itu telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya, baik sebelum atau sesudah menduduki jabatan selama setahun lamanya.

 

PP Tak Berlaku

Sementara Dandres Simanjuntak yang semarga dengan Bupati Tobasa ini, sudah sekitar setahun lamanya menduduki jabatan tersebut, hanya menyandang gelar Diploma yang barangkali belum mengikuti pelatihan sesuai amanat Permenkes 971 tahun 2009 tersebut.

Dandres Simanjuntak yang menduduki jabatan Kabid tersebut, ketika dikonfirmasi wartawan bersama Ketua LSM Peduli Toba Nauli untuk Aksi Rakyat Menggugat di kantornya Rabu (9/4) mengatakan, dalam penetapan dan pengangkatan dirinya menjabat Kepala Bidang di Dinkes merupakan kebijakan Bupati Tobasa karena sesuai dengan golongan yang disandangnya.

“Pengangkatan ini tidak berlaku Peraturan Pemerintah atau Permenkes, karena saya telah memenuhi syarat kepangkatan, sehingga dengan pengangkatan melalui SK dan kebijakan Bupati itu yang benar,” katanya.

Adanya pemberitaan yang menyoroti Dandres telah melanggar PP 100 tahun 2000 sebagaimana dirubah PP 13 tahun 2002 serta Permenkes 971 tahun 2009, kalau memang tidak diangkat Bupati melalui kebijakannya, yah tidak jadi juga kan, celetuknya.

 

Agar Tinjau Ulang

Sementara Ketua Peduli Toba Nauli untuk Aksi Rakyat Menggugat Galumbang Sibarani ketika mendengar jawaban Dandres tersebut,dengan sontak menyebutkan agar Bupati melalui Kepala BKD Tobasa untuk segera meninjau ulang pengangkatan jabatan eselon III Dinkes tersebut.

Galumbang mengatakan,seharusnya pihak BKD dan DPRD Tobasa yang sebelumnya sudah dilapor tentang pelanggaran PP dan Permenkes itu,segera memproses pelaporan dengan menyampaikan langsung kepada Bupati Tobasa tentang pelanggaran tersebut.

“Pihak BKD dan DPRD seharusnya melaporkan atau menyurati akibat pelanggaran itu kepada Bupati, karena keseluruhan kebijakan dan SK yang ditandatangani Bupati mungkin tidak seluruhnya dihafal pak Bupati,” katanya.

Dandres yang semarga dengan Bupati itu, justru jangan membuat citra pemerintahan yang tidak baik, seharusnya menciptakan iklim kondusif dihadapan masyarakat khususnya kalangan Pegawai Negeri Sipil, tegasa Galumbang.

Sedangkan pengamat pemerintahan Tobasa Manuala Tampubolon SH menanggapi, untuk menghindari animo yang kurang enak di jajaran pemerintahan dan kalangan masyarakat, Dandres Simanjuntak harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bidang di Dinkes Tobasa..

“Kalau memang Bupati Tobasa masih memakai tenaga Dandres yang sudah berpengalaman itu, dapat saja dipertahankan jabatan eselon III, dengan memutasikan ke instansi lainnya,” kata Tampubolon. Od-44

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login