• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9327
  • USD VS JPY :102.425
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Camat Tamora Keluarkan SGR di Areal HGU PTPN2

Kuasa hukum PTPN 2 Alexander Bintana Bukit SH  memperlihatkan lokasi peta areal PTPN 2 belum lama ini. Orbit/Mberngap Ginting

Kuasa hukum PTPN 2 Alexander Bintana Bukit SH memperlihatkan lokasi peta areal PTPN 2 belum lama ini. Orbit/Mberngap Ginting

 

Tanjung Morawa-ORBIT: Mantan Camat Tanjung Morawa Drs H M A Yusuf Siregar, semasa bertugas sebagai camat di Tanjung Morawa pada 2004, dituding mengeluarkan Surat Ganti Rugi (SGR) tanah yang berlokasi diareal PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau (TGPM) di afd III Desa Penara Kebun.

SGR yang dikeluarkan Yusuf yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, masa itu seluas 20 ribu meter bernomor 593.83/715/2004 tertanggal 15 Juli 2004 atas nama Saprianto (47), warga Dusun VI Gang Gelatik Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

Sedangkan lokasi tanah itu masih masuk di areal PTPN 2 Kebun TGPM yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bernomor 62 tahun 2003, ungkap salah seorang pejabat PTPN2 Selasa (3/4) di ruang kerjanya.

Abaikan SE Bupati

Sebagaimana diketahui, Bupati DS pernah membuat surat edaran (SE) kepada camat maupun lurah/kepala desa se Kabupaten Deli Serdang bernomor 954/593.4/85 tanggal 4 Pebuari 1985.

Dalam surat edaran bupati itu menegaskan, agar tidak memproses surat tanah yang berkaitan dengan tanah Negara. Terbitnya Surat edaran bupati menindak lanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri No.6 bernomor 593/5701/1072 /tanggal 12 mei 1984.

Drs H M A Yusuf Siregar terkesan tidak mengindahkan surat edaran (SE) Bupati Kabupaten Deli Serdang bernomor 954/593.4/85 tanggal 4 Pebuari 1985, tentang larangan memproses surat tanah yang berkaitan dengan tanah negara.

Kalau seandainya Yusup Siregar memahami SK BPN No 42 /HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 dan SK nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebuari 2004 dalam pengaturan, pengawasan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, maka segala yang berbentuk surat berkaitan dengan tanah Negara yang sudah dikatakan resmi setelah mendapat izin pelepasan asset dari menteri, tandasnya.

 

Membela Diri

Untuk mengetahui berapa bayak Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SGR yang dikeluarkan Yusup semasa menjadi pengguasa di Kecamatan Tanjung Morawa, dalam waktu dekat pihak PTPN 2 akan membuat pengaduan ke pihak hukum.

Kemungkinan surat tanah diareal PTPN II sudah banyak dikeluarkan tampa meninjau ke lokasi, ungkap Kuasa Hukum PTPN 2 Alexander Bintana Bukit SH.

Sementara Drs H M A Yusuf Siregar dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya mengatakan, pihaknya membenarkan ada mengeluarkan SGR semasa ia menjabat di Tanjung Morawa, namun surat itu sifatnya hanya mengetahui.

Sebab untuk menerbitkan SGR terlebih dahulu mendapat surat asal usul tanah dari pemilik yang diketahui kepala desa setempat, ucapnya membela diri. Od-Gam

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login