«

»

Data di BKD Tobasa Tak Betul

Tobasa-ORBIT: Permasalahan pelanggaran peraturan tentang kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa masih tetap belum dapat diminimalisir oleh pejabat di kantor pimpinan Drs Budiyanto Tambunan tersebut.

Setiap harinya, kantor yang dituding banyak persoalan itu ada saja yang buat laporan dan pengaduan lisan maupun tulisan kepada wartawan meliput di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tobasamosir.

Beberapa PNS yang masih aktif dan baru menjalani masa pensiun menilai pejabat di BKD Tobasa tidak memberikan saran dan masukan kepada Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, sehingga kerapkali persoalan pelanggaran terhadap kepegawaian.

Tetapi berkaitan dengan itu, berbagai kalangan menyebut tak mungkin orang nomor satu di Tobasa tidak tahu terkait masalah tersebut, atau memang sudah permainan bongkar pasang jabatan yang diduga dikaitkan dengan nilai jual kursi jabatan yang ada.

Seperti halnya pelantikan Drs Lalo H Simanjuntak yang masih menjabat Kepala SMK Negeri 1 Balige menjadi Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Tobasa sebulan yang lalu. Padahal saat itu sudah disarankan Kadis Pendidikan agar pelantikan ditunda dulu mengingat saat pelaksanaan Ujian Negara.

Namun saran itu mungkin tidak diberikan Kepala BKD dan beberapa saran lainnya tentang pengangkatan Kabid Dinas Kesehatan Dandres Simanjuntak dan pengangkatan Direktur RSUD Porsea dr Tumpak Butar-Butar yang sudah melanggar PP 100 tahun 2000 sebagaimana dirubah PP 13 tahun 2002 serta Permenkes 941.

Data Tak Betul

Persoalan lain tidak hanya itu, pada pendataan tenaga honorer kategori II yang sedang berlangsung, puluhan laporan secara tertulis diajukan para tenaga honorer yang tidak dimasukkan namanya dalam data.

Masing-masing tenaga honorer itu kebanyakan dari tenaga medis, dengan alasan rekan sesama kerjanya ikut terdata sementara mereka tidak diikutkan. Padahal sesama mereka sudah sama-sama bekerja dalam waktu yang bersamaan.

Pengaduan lainnya, beberapa tenaga honorer terdata bukanlah memenuhi syarat untuk dicatatkan dalam data, karena hampir keseluruhan tenaga honorer terdata itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan masa kerja 1 tahun terhitung 31 Desember 2005.

“Dijamin 100 persen,tak satupun tenaga honorer kategori II itu memenuhi syarat dengan masa kerja 1 tahun terhitung 31 Desember 2005 seperti yang dipersyaratkan,” ujar Ketua DPD Topan-RI Baktiar Pane SE kepada wartawan di Laguboti Sabtu (18/5).

Baktiar mengingatkan, data yang diumumkan pihak BKD Tobasa itu tak betul sama sekali. Karena menurutnya, SK pengangkatan setiap tenaga honorer kategori II itu dipastikan tidak betul. Kami bisa pastikan itu, katanya lagi.

Sebelumnya kepada koran ini, para PNS yang hendak pindahpun memberikan uang kepada pihak BKD sebesar Rp 15 juta. Dan itu dibantah kepala BKD Tobasa Drs Budiyanto Tambunan.

Drs Budiyanto Tambunan ketika dikonfirmasi seputar pemberian uang dari CPNS tenaga honorer kategoti I itu, melalui telepon selulernya Jumat siang, membantah keras hal itu.

Soal dokter spesialis masuk Puskesmas, menurut Budiyanto karena di RSUD Porsea ada 2 tenaga dokter spesialis pathologi, yah dipindah ke puskesmas. Tapi itu kan gawe Kadis Kesehatan Tobasa, ujarnya singkat. (Od-44)

Leave a Reply