bennerorbit

«

»

Desak Penghentian Operasional, PT SOL Didemo

Kantor PT SOL di desa Pangaloan, Kecamatan Pahae Jae, Taput, yang didemo massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Luat Pahae, Senin (16/12).FOto|Rinto Aritonang

Kantor PT SOL di desa Pangaloan, Kecamatan Pahae Jae, Taput, yang didemo massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Luat Pahae, Senin (16/12).FOto|Rinto Aritonang

 

Taput-ORBIT: Sikap tidak bersahabat yang ditunjukkan PT SOL (Sarulla Operation Limited) yang  tetap melakukan ujicoba sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), menyebabkan ratusan massa  yang tergabung  Aliansi Masyarakat Luat Pahae (AMLP) menggeruduk  kantor  perusahaan tersebut di Desa Pangaloan Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Senin, (16/12).

Ratusan massa ini mendesak agar pihak SOL selaku   konsorsium perusahaan yang mengoperasikan PLTP Sarulla Pahae segera menghentikan seluruh  kegiatan produksi karena dinilai sangat  berbahaya dan beresiko cukup tinggi bagi lingkungan hidup masyarakat sekitar.

“ Kami meminta seluruh kegiatan SOL di Pahae segera dihentikan, karena kegiatan SOL sangat  berbahaya dan beresiko tinggi bagi lingkungan,” ujar Koordinator Aksi Pasonly Siburian dalam orasinya.

Selain karena cukup berbahaya, Pasonly  Siburian bersama rekan-rekannya  juga menegaskan,  seluruh  sekegiatan SOL di Pahae tidak bisa dilanjutkan karena hingga saat  ini  Izin Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan gubernur  Sumut beberapa waktu lalu sedang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena diduga masih bermasalah.

Selain itu  Pasonly mengatakan   pada saat  uji coba Sumur Produksi yang dilakukan Pihak SOL sebelumnya juga telah membuat kekhawatiran bagi warga  sekitar. Pasalnya  pada proses uji coba  ada  dentuman  yang mengeluarkan asap  diduga sangat berbahaya.

“ SOL tidak bisa beroperasi sebelum ada penjelasan yang akurat mengenai  dokumen Amdal yang kini sedang digugat di PTUN,” tegasnya.

Senada disampaikan salah seorang peserta aksi lainnya yang menyebutkan bahwa dokumen Amdal SOL disusun tidak berdasarkan pemetaan analisis dampak positif dan negative berdasarakan lingkungan.

” Bahkan kita melihat penyusun Amdalnya asal-asalan, mulai dari nama, peta, serta tidak melibatkan seluruh masyarakat  yang terkena dampak operasional SOL,” sebutnya.

Selain itu dia juga mengatakan sejak mulai operasi pihak SOL tidak pernah  transparan dan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

“ SOL sangat tertutup, sosialisasi hanya dilakukan bagi pemilik tanah, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak dilibatkan, padahal seluruh masyarakat yang kena dampaknya,” katanya.

Menanggapi tuntutan massa Pimpinan External Relation SOL Industan Sitompul mengatakan pihaknya  tidak bisa memberhentikan kegaiatran SOL hanya  karena persoalan menyangkut  Amdal.

“ Kita hanya bisa menunggu keputusan PTUN, terkait gugatan, tetapi kalau untuk memberhentikan kegiatan itu tidak mungkin, seluruh kegiatan akan tetap dijalankan, “ tukasnya.

Dia juga mengatakan  dalam setiap melaksanakan kegiatan,   pihak SOL nantinya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap  masyarakat sekitar.

“ Ke depan kami akan menginformasikan seluruh kegiatan yang ada kepada masyarakat,” pungkasnya.

 

Laporan|Rinto Aritonang
Editor|Irma

Leave a Reply