• Nasdaq :3557.036-31.769 - -0.89%
  • UK Main Index :6710.31+35.57 - +0.53%
  • Australian All Ords :5515.500+13.300 - +0.24%
  • Australian 200 :5531.000+13.200 - +0.24%
  • AUS VS USD :0.9259
  • USD VS JPY :102.525
  • USD VS IDR :11630.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Di Balik Perjanjian Kredit Perbankan, Kredit Macat Tindak Pidana Korupsi

FOTO 3

 

Medan-ORBIT: Pengamat hukum memiliki sudut pandang berbeda dalam merumuskan kasus perjanjian kredit perbankan. Djoko Sarwoko SH MH berpendapat, kredit macat merupakan tindak pidana korupsi. Sedangkan Prof Tan Kamelo menggolongkannya sebagai perdata.

Mereka menyampaikan hal itu ketika tampil sebagai narasumber pada seminar publik bertema Kriminalisasi Perjanjian Kredit, di gedung Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), belum lama ini.

Hadir PR-IV USU Prof  Ningrum Natasya Sirait, Dekan Fakultas Hukum Prof Runtung Sitepu, sejumlah guru besar, hakim, advokat, jaksa dan mahasiswa S-3 USU.

Praktisi hukum Djoko Sarwoko mengatakan, kredit macat yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara merupakan perbuatan tindak pidana korupsi.  “Begitu terjadi kredit macat dan pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi perdata  karena jaminannya  fiktif, maka perbuatan itu masuk ranah  korupsi,”  kata mantan hakim agung itu.

Bahkan, lanjut Sarwoko,  Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 2477K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 menyatakan, dalam pertimbangannya telah menetapkan kaidah  hukum atas kasus kredit macet pada bank yang sebagian atau seluruh  atau sebagian modalnya dari negara adalah tindak pidana korupsi.

Putusan MA itu telah diikuti putusan MA berikutnya. Berarti telah menjadi Yurisprudensi tetap. Namun, jika terjadi kredit macat, tapi jaminan tidak fiktif, maka ada kemungkinan melelang jaminannya. Jika terjadi proses hukum atau dipidanakan, maka lebih tepat penyidik mengacu  berdasarkan tindak pidana perbankan, bukan korupsi.

Berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberi ruang gerak lebih leluasa bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani tindak pidana korupsi termasuk area kasus-kasus kredit macat yang diindikasikan mengandung unsur tindak pidana korupsi.

“Dalam penerapan rezim UU Tipikor ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih maksimal melakukannya.  Artinya bekerja secara total dibandingkan rezim KUHAP yakni kejaksaan dan kepolisian. KPK tidak mengenal tahanan luar atau SP3, sementara lembaga hukum masih menggunakannya,” ujar Sarwoko.

Dia mengatakan, langkah penegakan hukum yang dilakukan  dalam mengungkap kasus-kasus korupsi ini patut didukung oleh seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, sekaligus mengupayakan kembalinya harta negara.

“Bisa dikatakan salah satu pekerjaan yang dianggap paling mulia untuk saat ini adalah penegakan hukum untuk memberangus korupsi,” tegasnya. Namun, Sarwoko berharap agar aparat penegak hukum tidak  menggeneralisasi  setiap kasus kredit macat  adalah korupsi.

                                                      

Bukan Korupsi

Sementara itu, pengamat hukum perdata USU Prof Tan Kamelo berpendapat, masalah kredit macat adalah persoalan perdata. Menurutnya, penanganan kasus kredit macat yang hanya semata-mata dipandang sebagai suatu manifes perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31Tahun 1999, dapat menimbulkan implikasi pada rusaknya law enforcement dan kepastian hukum di republik ini.

Soal perjanjian atau  pemberian kredit antara perbankan dengan nasabah, maka perkara hukumnya masuk dalam ranah perdata. Sebab masalah di bank harus diselesaikan secara hukum korporasi. Dengan demikian, apabila pihak perbankan dan nasabah telah ada kesepakatan, namun terjadi kredit macat, maka kedua belah pihak harus tunduk pada hukum perdata.

Tan Kamelo menyebutkan, perjanjian kredit bank adalah kontrak yang objeknya kredit bank. ”Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian  kredit tunduk kepada hukum perdata. Jika  terjadi perselisihan, maka diselesaikan dulu dari perdata, selanjutnya RUPS akan minta pertanggungjawaban, bukan langsung dicap pidana, “ujarnya.

Sebelum kasus perbankan dibawa ke ranah hukum pidana, norma-normanya harus diuji dahulu oleh lembaga perbankan. “Itu adalah keuangan korporasi. Tidak ada campur tangan keuangan negara,” katanya.

Menurutnya, penegak hukum yang langsung membawa perkara itu ke dalam ranah pidana merupakan kesalahan. “Ranah itu bukan ranah korupsi tapi absolut dalam ranah perdata,” tegasnya.

Menurutnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian dari pihak bank artinya mereka bisa mengatur debitur. “Semua perbankan memiliki kebijakan antara bank dengan nasabah dan antara nasabah  dengan bank.

Dijelaskannya, perjanjian dilahirkan dari suatu kebijakan dan mengkriminalisasikan suatu perjanjian dalam perbankan tidaklah tepat. Dalam satu perbankan sudah ada aturannya, maka perkara dalam perbankan itu tidak bisa langsung ditarik dalam pasal Tipikor.

“Tindak pidana perbankan tidak bisa dibilang korupsi, tapi ketika ada gratifikasi, maka masuk dalam ranah korupsi, tapi itu juga harus dibuktikan,” ujarnya.

 

Pendekatan Keliru

Sedangkan Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) memaparkan tentang aturan SOP perjanjian kredit. Katanya,  dalam menjalankan bisnis kredit, bank biasanya menerapkan suatu prosedur baku yangmengacu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Segala aspek dari sisi debitur serta objek standar dalam melakukan penilaian dan analisa kredit selain aspek lainnya yang kadang ikut diperhitungkan seperti legal aspek, likuiditas bank dan batas maksimal pemberian kredit.

Namun, katanya, setiap penyaluran kredit mengandung risiko kemacatan. Pada hakikatnya, kredit macat bagian dari bisnis kredit itu sendiri, walaupun faktor penyebabnya dapat beranekaragam baik dari sisi internal maupun eksternal bank.

Dari sisi internal, dapat disebutkan antara lain, verifikasi data keuangan dan jaminan yang sangat lemah, analisa kredit yang kurang akurat, disposisi kredit yang prematur, pemantauan kredit yang buruk, skema kredit yang tidak tepat.

Dari sisi eksternal (termasuk debitur) antara lain dapat berupa kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha, penyalahgunaan tujuan kredit, karakter dan itikad yang buruk, pangsa pasar yang berubah, perubahan kondisi ekonomidan moneter, perubahan ketentuan atau kebijakan pemerintah.

Dalam menganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macat sebagai area perdata atau teritori delik pidana, sudah pasti membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baiktentang seluk beluk dan teknis perkreditan.

Kekurangpahaman apalagi ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap seluk beluk, teknis dan istilah perkreditan dalam menangani kasus-kasus kredit macat, dapat melahirkan cara pandang dan pendekatan yang keliru.

Aparat bisa terjerumus pada generalisasi setiap kasus kredit macat menjadi area delik pidana atau kriminalisasi. Dia menambahkan, perjanjian kredit bisa masuk ranah pidana apabila tindakan bank melanggar UU Perbankan pasal 49 ayat (2.a) dan 50 A. Or-11/rel

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login