«

»

Dituding Untungkan Pengusaha,Permenaker No.17/2005 Harus Direvisi

Demo buruh.

 

Medan-ORBIT: Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 17/2005 tentang komponen upah buruh dianggap akal-akalan dan hanya menguntungkan pengusaha.

Lagi-lagi buruh yang menjadi sapi perah melakukan protes. Mereka meminta agar kebijakan itu ditinjau dan dikaji ulang sehingga para buruh mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Tuntutan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ketika melakukan aksi di kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/7). Juru bicara aksi massa, Minggu Saragih mengatakan, sejak dari dulu buruh di Indonesia tidak pernah lepas dari penderitaan dan kesengsaraan.

Pemerintah kata Minggu Saragih, tidak ada berpihak kepada buruh. Praktik upah murah, perbudakan zaman modern bernama outsourching merajalela tanpa ada pengawasan pemerintah.

”Tekanan terhadap kaum buruh merupakan akibat langsung pelaksanaan neoliberalisme. Dimana sistem menekan biaya tenaga kerja hingga sekecil mungkin. Pihak perusahaan selalu melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif demi memperolah keuntungan sebesar-besarnya,” kata Minggu.

Dengan sikap seperti ini, kelompok buruh, kaum miskin, pelajar dan mahasiswa menilai kebijakan pemerintah itu merupakan bentuk penjajahan gaya baru.

“Untuk itu FSPMI mendesak pemerintah merevisi Permenaker No 17 tahun 2005, menuntut Menaker untuk membuat tentang larangan outsourching yang melanggar UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003,” jelasnya.

Sampaikan ke Pusat

Menurut Minggu, massa menuntut Plt Gunerur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho segera surat edaran larangan outsourshing yang melangar UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003

“Kita minta Plt Gubernur Sumut segera membuat larangan itu. Kita minta buruh di Sumut lepas dari sistem outsourching yang mencekik dan terus memperbudak buruh,” katanya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut, Drs Bukit Tambunan MAP mengatakan, Pemprov Sumut akan memperjuangan nasib buruh itu.

“Sepanjang perjuangan itu sifatnya untuk kepentingan orang bayak, kita tetap dukung sepenuhnya,” ujar Bukit.

Bukti yang baru menjabat seminggu lebih sebagai Kadis Nakertrans Sumut berjanji akan menyampaikan tuntutan itu ke pemerintah pusat.

“Yakinlah semua tuntutan para kaum buruh ini segera disampaikan secepatnya. Untuk itu marilah kita sama-sama bersabar untuk menunggunya,” ujar Bukit Tambunan sehingga membuat para kaum buruh itupun merasa lega.

 

SBY: Perlakukan Buruh dengan Adil

Sementara aksi puluhan ribu buruh se-Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) mengepung ibukota Kamis (12/7) menuntut kesejateraan buruh dan penghapusan  outsourcing.

Informasi dihimpun Harian Orbit, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, buruh secara moral harus diperlakukan dengan baik dan adil.

Lebih lanjut SBY menegaskan, jika perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, maka upah buruh juga perlu ditingkatkan.

Presiden meminta agar pihak perusahaan, perwakilan buruh, dan pemerintah, merumuskan gaji buruh yang layak sesuai dengan biaya hidup. Tak lupa, besaran upah buruh juga perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

“Tidak bisa diterima jika ada perusahaan besar, kemampuan besar, keuntungan besar, lantas tidak tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ungkap Presiden.

Penghapusan Outsourcing

Presiden juga memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi kelompok buruh yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (12/7).

Aspirasi kelompok buruh yang melakukan aksi di depan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menuntut penghapusan outsourcing dan perbaikan kesejahteraan.

“Kami mendapat laporan Direktur Jenderal Tenaga Kerja Irianto Simbolon telah siap bertemu buruh. Saat ini Beliau sudah di lapangan,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pashakepada wartawan kemarin. Om-24.

Leave a Reply