• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9327
  • USD VS JPY :102.425
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Dokumen Amdal & RTH Perumahan Astoria Tak Jelas, Bisa Dikenakan Sanksi Hukum

Medan-ORBIT: Ratusan unit rumah tempat tinggal di Kompleks Astoria Lingkungan II, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang berdiri tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Bahkan, diketahui dokumen Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan (Amdal) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perumaha itu juga tak jelas. Akibatnya, pembangunan ratusan unit rumah itu mengundang pertanyaan anggota dewan.

“Kita akan pertanyakan kedua hal itu,” kata anggota Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah SH, Minggu (22/7).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kedua hal yang dilanggar harus dipenuhi pihak pengembang Astoria berdasarkan amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan.

Apalagi, kata Bahrumsyah, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kapolri pada tahun 2011 lalu sudah mengisyaratkan sanksi yang diberikan bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu, sebut Sekretaris FPAN DPRD Kota Medan ini, juga semakin dipertegas sanksi pidana yang diberikan.

“Bahkan, juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” katanya.

Dalam UU No. 32 tahun 2009, ungkap Bahrumsyah, pada Bab XV Pasal 98 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar.

Dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

“Jadi, sanksi pidana yang diberikan jelas, makanya ini harus disikapi agar lingkungan masyarakat tidak tercemar oleh limbah akibat pembiaran atau kurang tegasnya instansi terkait dalam menindak baik perorangan maupun perusahaan yang mencemari lingkungan,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Irwan Sihombing SE, mengaku sangat kecewa terhadap proses pembangunan rumah tempat tinggal Kompleks Astoria di Lingkungan II, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang itu. Pasalnya, rumah sebanyak 180 unit itu sudah dalam kondisi 80% rampung.

“Ini sudah tidak benar lagi. Rencananya di lokasi itu akan dibangun sebanyak 400 unit rumah tempat tinggal, namun baru 180 unit yang selesai dan dalam kondisi sudah 80% rampung. Masa SIMB-nya tidak ada, inikan sudah tidak betul lagi namanya,” sebut Irwan mempertanyakan.

Untuk itu, sebut Irwan, pihaknya meminta Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan untuk menghentikan pembangunannya. “TRTB harus hentikan pembangunannya, kalau memang tidak mau mengurus izin, ya bongkar bangunan itu,” tegasnya.

Irwan menambahkan, pihaknya akan memanggil Dinas TRTB dan pengembang guna mempertanyakan keabsahan pembangunan perumahan itu. “Kita akan panggil keduanya,” ujarnya.Or-13

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login