«

»

DPD RI Segera Bentuk Tim, Pemekaran Simalungun Hataran & Pantai Barat Mandailing

Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori SH MH didampingi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, DR H Rahmat Shah berfoto bersama usai menerima utusan Pemprovsu pada penyerahan surat keputusan usulan Pemekaran Simalungun Hataran & Pantai Barat Mandailing. ist

 

Medan-ORBIT: Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Alirman Sori, SH,MH didampingi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, DR H Rahmat Shah menerima utusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara beserta berkas terkait dengan Pemekaran Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing bertempat di ruang Rapat Komite I, di komplek Parlemen Senayan, Senin (8/7).

Siaran pers yang diterima Harian Orbit, Rabu (10/7) di Medan menguraikan, kedatangan Tim dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Hasiholan Silaen SH didampingi Kepala Biro Otonomi Daerah beserta sataf dan utusan dari tim pemrakarsa pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing didahului dengan rapat resmi berupa penyampaian laporan kepada Komite I DPD RI yang salah satu bidang tugasnya adalah terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

Hasiholan menyampaikan, setelah DPRD Sumatera Utara melaksanakan Sidang Paripurna pada tanggal 25 Juni 2013 menyetujui pemekaran Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing dan selanjutkan oleh Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan, masing-masing untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar dipores lebih lanjut dalam bentuk penerbitan Undang-Undang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Komite I DPD RI menyambut baik Surat Keputusan serta berkas-berkas pemekaran yang telah lengkap dan untuk selanjutnya akan diproses dan ditindaklanjuti Tim Kerja yang dibentuk DPD RI.

“Kami akan melanjutkan prosesnya dan akan bersama-sama dengan DPR serta Kementerian Dalam Negeri agar pemekaran ini secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang”, ujar Alirman Sori.

Lahirnya keputusan DPRD dan Gubernur Sumut, sebenarnya berkat dukungan dari berbagai pihak serta tim pemrakarsa Kabupaten Simalungun khususnya yang telah mendambakan pemekaran ini sejak dua belas tahun silam.

Diharapkan dalam tahun ini, pemekaran Simalungun Hataran, khususnya segera dapat terealisasi. “Paling lambat September 2013 ini Komite I DPD RI akan melakukan kunjungan fisik ke wilayahan ke Kabupaten Simalungun Hataran. Namun sebelumnya, dalam reses kali ini, kami juga akan mengagendakan kunjungan kerja penyerapan aspirasi di daerah Kabupaten Simalungun Hataran dan juga Kabupaten Pantai Barat Mandailing,” ujar Rahmat Shah yang sangat serius mengawal proses pemekaran Simalungun Hataran.

Terlebih, kata Rahmat Shah, hasil kunjungan terakhir, setelah lebih empat puluh tahun kami tinggalkan daerah Perdagangan yang menjadi pusat ibu kota Kabupaten Simalungun Hataran nantinya, relatif minim sekali perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

“Semoga Pemekaran ini segera terwujud dan kami yakin akan terjadi perubahan yang signifikan baik dari aspek pembangunan fisik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun Hataran, apalagi saat ini proyek bernilai Triliunan rupiah berada di daerah tersebut yakni Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, tentunya akan memberikan dampak positif bagi daerah” pungkas Rahmat. Or-11/rel

Leave a Reply