• Nasdaq :3566.429-22.375 - -0.62%
  • UK Main Index :6674.74-7.02 - -0.11%
  • Australian All Ords :5502.200+35.100 - +0.64%
  • Australian 200 :5517.800+38.500 - +0.70%
  • AUS VS USD :0.9286
  • USD VS JPY :102.275
  • USD VS IDR :11630.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Dugaan Kas BKP Bobol Rp5 M Akibat Pinjaman, DahLer & Kaban Diduga Sekongkol Main Bunga Deposito

Konfirmasi dilakukan Harian Orbit tidak menemukan jawaban yang esensi terhadap pinjaman hutang kas BKP mencapai Rp5 miliar. Yang ada hanya intervensi dari pihak-pihak yang tak mempunyai hubungan apapun dengan BKP berkantor di Jl Abdul Haris Nasution Medan itu.

 Foto.HL.1.Ilustrasi-Ist

 

Medan-ORBIT: Cerita bobolnya kas Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumut dikepalai Ir Setyo Purwadi karena dihutangi Rp5 miliar sepanjang Tahun 2012-2013 kian menajam.

Ada yang mensinyalir uang sebanyak itu digunakan sebagai modal usaha sistim bagi hasil. Kemungkinan juga didepositokan untuk mendapatkan bunga besar bagi kepentingan pribadi oknum penguasa BKP.

Menyusul pemberitaan Harian Orbit  belum lama ini, sejumlah petinggi BKP kelihatan risih dan grasak-grusuk. Berupaya dengan berbagai cara agar berita itu tidak terfollow up.

Sejumlah upaya konfirmasi dilakukan Harian Orbit tidak menemukan jawaban yang esensi terhadap pinjaman kas BKP dari pejabat instansi yang diduga terlibat itu.

Harian Orbit hanya menerima intervensi dan permintaan dari sejumlah pihak agar tidak melanjutkan pemberitaan itu. Kondisi ini membuat persoalan hutang kas BKP mencapai Rp5 miliar mendekati kebenaran.

Pengamat Anggaran Sumut Elfanda Ananda kepada Harian Orbit belum lama ini mengungkapkan pengalamannya dalam menilik sejumlah kasus di tubuh pemerintahan.

“Nuansa trik dan modus serupa sudah kerap terjadi. Trik yang digunakan dengan bekerja sama dalam mencari keuntungan dari pembungaan uang dengan cara deposito atau modal usaha sistem bagi hasil,” ungkap Elfanda.

Menurutnya, cara-cara itu sudah menjadi modus lama, seperti terjadi beberapa waktu lalu dan menjerat mantan Kepala dan bendahara Badan Kesbangpolinmas  Sumut.

“Cara-cara dengan indikasi tersebut dapat dijerat dengan UU RI Nomor 17 karena itu suatu praktik tindak pidana. Pejabat Daerah atau orang yang melakukan penanaman uang atau deposito  daerah dalam suatu bank dan tidak menyetor kepada kas daerah adalah suatu pelanggaran,” bebernya.

Dia mencontohkan, kasus menteri keuangan ketika dijabat Sri Muliani. “Saat didesak oleh pemerintah daerah yang membutuhkan pencairan dana, anggaran kas malah dikatakan kosong, ketika dalam silpa, uang terlihat banyak jumlahnya dikembalikan,” kata Elfanda.

Trik atau modus serupa sepertinya didudga terjadi di BKP. Kerja sama oknum kepala BKP dengan pejabat bawahannya sudah pasti terjadi, sehingga pencairan hutang/pinjaman mulus tanpa hambatan.

Tidak sampai disitu, kata Elfanda, kerjasama persekongkolan oknum Kepala BKP dengan bawahannya tersebut pun berlanjut dengan pimpinan bank daerah yang mendeposit uang itu.

Menurutnya, aparat hukum harus melakukan pengusutan bagi setiap  pejabat yang diduga terlibat. “Persekongkolan oknum pejabat-bawahan dan pihak bank sangat rentan memuluskan aksi hutang kas itu,” ujarnya.

Terlebih, katanya, sebagaimana menguap ke permukaan Sekretaris BKP Sumut Dahler Lubis disebut-sebut sangat resah karena belum berhasil menarik uang itu dan mengembalikannya ke kas BKP Sumut. Om-27

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login