• Nasdaq :3548.583+14.051 - +0.40%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9335
  • USD VS JPY :102.595
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Dugaan Korupsi Disbun Sumut, ‘Berhentikan Aspan Sopian’

Medan-ORBIT: Dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Utara (Sumut) Aspan Sopian terus disorot elemen masyarakat.

Informasi dihimpun Harian Orbit Minggu (25/11) elemen masyarakat meminta agar Aspan Sopian segera diberhentikan dari jabatannya.

Presiden Gerakan Aku dan Anti Korupsi (Gagak) Republik Indonesia (RI), Syafrizal Batubara bahkan mengungkapkan, indikasi korupsi yang menerpa mantan Pj Bupati Mandailing Natal (Madina) Aspan Sopian yang pernah ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

“Artinya, kasus ini bukan hanya sekadar indikasi. Melainkan sudah sampai pada penyelidikan yang dilakukan aparat hukum. Karenanya persoalan ini harus segera diselesaikan,” kata Syafrizal Minggu (25/11).

Sebagaimana diketahui, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) memeriksa Aspan Sopian terkait laporan warga yang mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab atas pengeluaran izin usaha kepada PT TBS yang mengakibatkan kerugian negara.

Dan hal ini sudah dibenarkan Kasubdit 2 Harda Reskrimum Poldasu, AKBP Rudi Rifani.

AMDAL Wajib

Dugaan penyimpangan yang dilakukan Aspan Sopian, ketika dia menjabat Kadis Perkebunan Sumut pada SK Bupati Madina Nomor 525.25/037.2/K/2011 tentang izin usaha perkebunan poin 2 dan 3 tentang surat rekomendasi kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut.

Namun, sebelumnya surat izin usaha perkebunan sudah ada dikeluarkan Bupati Madina tertanggal 14 Februari 2011.

Menurut surat rekomendasi Dishut Sumut menyebutkan letak lokasi PT TBS berada di Desa Singkuang, sementara keputusan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan bupati Madina letak lokasi PT TBS di Desa Sikapas.

Selain itu, kejanggalan pada izin lokasi dikeluarkan 22 Februari 2011, sedangkan izin usaha perkebunan dikeluarkan 14 Februari 2011.

Seharusnya izin lokasi terlebih dahulu dikeluarkan setelah itu baru izin usaha perkebunan. Termasuk juga permohonan PT TBS yang disampaikan 22 September 2010.

Sedangkan jual beli dilaksanakan 24 September 2010. Seharusnya jual beli dilaksanakan dahulu baru adanya pengajuan (sesuai Permentan No.26/2007).

Kemudian surat keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/043/K/2011 tentang izin lokasi PT TBS di Kabupaten Madina, diputuskan poin kesatu butir 11 disebutkan perusahaan berkewajiban mengadakan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Om-32

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login