«

»

Dugaan Korupsi Jasa Konsultasi Bappeda Sumut Rp3 M, Polda Sumut Didesak Panggil Riadil Akhir Lubis

Foto.HL.8

Ilustrasi, ist

 

 

Medan-ORBIT : Dugaan korupsi pengadaan Jasa Konsultasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut mulai tercium. Kepolisian Daerah Sumut diminta melakukan penyelidikan atas kasus senilai Rp3 miliar APBN 2012 itu.

Informasi dihimpun Harian Orbit, Selasa (26/3), aroma dugaan korupsi itu dibeberkan Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu).

Diungkapkan Ketua Forsu, Ahmad Faisal Nasution, pengadaan itu khususnya pada belanja jasa pihak ketiga dan belanja jasa konsultasi perencanaan senilai Rp3.149.229.000 dengan sembilan kontrak.

“Kita minta Polda Sumut segera melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi di Bappeda Sumut tersebut,” tegas Ahmad Faisal.

Dipaparkan, lima dari sembilan jasa kontrak jasa konsultasi tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas melanggar Keppres nomor 54 tahun 2010.

Dari rincian belanja untuk konsultasi perencanaan masing-masing senilai Rp2.935.000.000 dengan realisasi senilai Rp 2.867.979.000 dan Rp300 juta dengan realisasi senilai Rp281.250.000.

“Salahsatu item pengeluarannya tidak memiliki bukti kwitansi, dan mengakibatkan kebocoran uang negara. Juga adanya ketidaksesuaian bukti kwitansi pembayaran dengan yang diterima pihak ketiga. Kami menduga lebih kecil diterima dibandingkan dengan bukti kwitansi pengeluaran,” beber Faisal.

Menurutnya, hal tersebut sudah bisa menjadi salahsatu dugaan mark-up dari sembilan kontrak jasa konsultasi tersebut.

Di samping itu, Forsu juga membeberkan adanya biaya langsung personal senilai Rp2.057.700.000 dan biaya non personal Rp 1.091.529.000 yang dialokasinya untuk sembilan kontrak jasa tersebut.

Tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pengalokasian gaji dasar dari perusahaan masing-masing jasa konsultasi.

Dan hal ini jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang penggadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, Forsu mendesak Polda Sumut segera memanggil Kepala Bappeda Riadil Akhir Lubis yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Jika kasus ini terkesan dibiarkan, kami berencana melaporkannya ke KPK,” tegas Faisal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis yang dikonfirmasi melalui 081396808XXX tidak menjawab sambungan telepon. Begitu juga saat ditinggalkan pesan singkat, Riadil tidak membalas. Om-15

Leave a Reply