bennerorbit

«

»

Galian C di DAS Bilah Jadi Perhatian Kapoldasu

Masalah operasional usaha galian C di DAS Bilah Labuhanbatu, Kapoldasu mulai tegas dengan memerintahkan kapolres setempat segera ambil tindakan, dengan mendata para pengusaha, sehingga segera dilakukan penelitian terhadap dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Rantauprapat-ORBIT: Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) memberi ultimatum dan limit waktu sepekan kedepan kepada Kapolres Labuhanbatu, agar menyerahkan data terkait usaha galian C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah, dalam upaya menganalisa dampak lingkungan sekitar.

“Kapolres harus segera menyerahkan data tentang itu (galian C). Saya tunggu laporannya seminggu ini,” tegas Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Rabu (23/3) usai melepas Safari berburu Perbakin di Mapolres Labuhanbatu.

Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, pemerintah setempat menangani terkait Perda. Sedangkan Kepolisian mengawasi dibidang pengawasan lingkungan hidup. “Ada dua pengawasan. Perda dan pengawasan lingkungan. Kita (Polisi) masuk dari lingkungan untuk bertindak,” jelasnya.

Dalam hal pengawasan lingkungan, tambahnya terkait hal yang berdampak kepada masyarakat. “Jika hal itu telah meresahkan masyarakat,” tandasnya.

 

Mengacu UU

Sebelumnya, Walhi Sumut menyarankan kepada Pemkab Labuhanbatu agar melakukan kordinasi dengan Kepolisian Resort (Polres) Labuhanbatu dalam menertibkan usaha galian C yang disinyalir masih beroperasi di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah, Labuhanbatu.

Sebab, selain telah habis masa berlaku ijin yang dikeluarkan, usaha galian C tersebut ditengarai telah merusak lingkungan kawasan DAS Bilah. “Kita berharap Pemkab melakukan kordinasi dengan pihak Polisi dalam hal pengawasan lingkungan hidup di DAS Bilah,” ujar Sahrul Isman, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, belum lama ini.

Sebab, kata dia dalam melakukan pengawasan terkait hal itu dapat mengacu pada Undang-undang tentang Lingkungan Hidup.

Terlebih lagi, tambahnya jika memang pihak Pemkab setempat melakukan pelarangan dan tidak lagi mengeluarkan ijin terkait usaha Galian C yang melakukan aktivitas pengerukan sungai untuk mendapatkan material pasir dengan mempergunakan alat berat.

 

Ada 7 Perusahaan

Data diperoleh menyebutkan, sebanyak tujuh pengusaha yang memiliki usaha Galian C disepanjang DAS Bilah. Ketujuh pemilik perusahaan tersebut masing-masing, Hj Elly Zarwati memiliki SKP no 503.545/82/Pertamb/2009 dengan luas 0,46 hektar di dusun Gariang Desa Bukit Medan, Bilah Barat, Labuhanbatu. Masa berlaku ijn hingga 23 Januari 2012 untuk jenis galian Pasir.

Selanjutnya Euis Nur Hikmah SKP No 503.545/01/Pertamb/2009 luas areal 3 hektar di Dusun Gariang, Desa Janji, Bilah Barat. Masa Berlaku SKP hingga 07 Januari 2012 untuk jenis galian Pasir. Hj Elly Zarwati SKP No 503.545/146/Pertamb/2009 luas 0,875 hektar dengan masa SKP pertanggal 14 April 2012 untuk jenis galian Sirtu.

Ramses Sihombing SKP No503.545/211/Pertamb/2009 luas 1,918 hektar dengan masa SKP 17 Juni 2012 untuk jenis galian Pasir dan Sirtu. H Abdul Aziz Ritonga SKP No503/010/BPMP2T/III2010 seluas dua hektar di Dusun Aek Katia, Desa Janji, Bilah Barat dengan masa berlaku SKP pertanggal 25 Juni 2013 untuk jenis galian Sirtu. Sementara Erik Astrada dengan SKP No503.545/222/Pertamb/2005 seluas dua hektar dengan masa berlaku SKP 05 Juli 2009 untuk jenis galian Sirtu. Erik Adtrada dengan SKP No503.545/222/Pertamb/2005 seluas satu hektar dengan masa berlaku SKP 05 Juli 2009 untuk jenis galian pasir. Od-26

Leave a Reply