«

»

Hakim Jangan Jadi Corong UU, Pentingkan Keadilan Masyarakat

Ilustrasi.Ist

 

KETUA Komisi Yudisial (KY) mengingatkan kepada salah satu Calon Hakim Agung (CHA), Hamdi, dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai corong Undang-Undang tetapi lebih mementingkan keadilan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Eman saat menanggapi jawaban Hamdi yang tidak setuju atas putusan “ultra Petita” (melebihi gugatan melebihi yang dituntut) karena dilarang dalam Hierziene Inlands Reglement (HIR ).

“Saya tidak setuju mengabulkan ultra petita karena memang undang-undang melarang hakim menjatuhkan putusan ultra petita, ini diatur dalam HIR,” kata Hamdi, saat ditanya Eman dalam wawancara terbuka seleksi CHA di Jakarta, Senin (26/11).

Mendengar jawaban tersebut, ketua KY ini menyebut HIR itu merupakan produk Belanda dan tidak wajib untuk menjadi dasar memutuskan perkara pada saat ini.

Eman mencontohkan putusan yang dibuat oleh mantan hakim agung Prof Asikin Kusumah Atmadja (alm) pernah mengabulkan gugatan ultra petita dalam perkara sengketa tanah di Kedung Ombo terkait mengubah perubahan harga tanah.

“Kalau ultra petita dilarang akan menimbulkan ketidakadilan masyarakat Kedung Ombo karena harga tanah Rp1.000 per meter tetap dihargai segitu. Padahal 10 tahun kemudian harga tanah sudah naik 20 kali lipat (Rp20 ribu). Semestinya, dalam kasus ini ultra petita dibolehkan demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat Kedung Ombo,” katanya.

Karena itu, lanjut Eman, para hakim dituntut untuk memberikan keadilan substansial kepada masyarakat pencari keadilan agar tidak terkesan hakim hanya sebagai corong undang-undang.

“Ini ‘bekal’ buat Bapak kalau nanti terpilih sebagai hakim agung, tolong perhatikan kebutuhan (nilai kemanfaatan) masyarakat agar bisa menjadi hakim progresif,” harap Eman.

Dia juga mengatakan jika ada hakim yang menjatuhkan putusan ultra petita seperti kasus Kedung Ombo ini tidak dianggap sebagai melanggar kode etik dan perilaku.

“Jika ada gugatan seperti itu, Bapak boleh menjatuhkan putusan ultra petita, Bapak tidak akan diperiksa dan KY dan MA,” katanya.

Pada hari pertama seleksi wawancara terbuka CHA oleh KY, sebanyak lima calon diwawancarai tujuh komisioner KY dibantu dua panelis dari luar yakni Hakim Agung Atja Sondjaja dan Guru Besar Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra.

Kelima CHA yang menjalani wawancara terbuka di hari pertama adalah Cicut Situarso (Dirjen Badilum), Yakup Ginting (Hakim PT Makassar), Anthon R Saragih (Kadimilti II Jakarta), dan Chairil Anwar (Hakim PT DKI). Ant

Leave a Reply