• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9333
  • USD VS JPY :102.395
  • USD VS IDR :11424.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Johan Budi:Kasus Hidayat Batubara Prioritas KPK

Johan Budi & Hidayat Batubara

Johan Budi & Hidayat Batubara

 

Medan-ORBIT: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penindakan hukum terhadap Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Hidayat Batubara terkait dugaan gratifikasi dan ‘tender’ jabatan eselon.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, dugaan gratifikasi Bupati Madina, HM Hidayat Batubara tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tapi penyidik akan mendalami keterlibatan Bupati melalui pemeriksaan dan sejumlah barang bukti.

“Saat ini bukti-bukti pendukung tambahan sudah kita terima dari IMA Madina. Mereka juga mengungkapkan soal ‘tender’ jabatan eselon dan pegaktifkan kembali Izin Produksi PT Madinah Madani Mining, yang sebelumnya telah dicabut izinya,” kata Johan kepada Harian Orbit, Rabu (2/1).

Berdasarkan kajian dan temuan IMA Madina, menurut Johan, Hidayat diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan di Dinas PU dalam pelaksanaan tender proyek tahun anggaran 2012.

IMA Madina kembali menyebutkan, dalam proses tender, Hidayat memerintahkan Plt Kadis PU Madina untuk memungut sejumlah uang kepada kontraktor untuk
dimenangkan dan diduga ada indikasi penyuapan.

“Dari keterangan IMA Madina, penyidik tengah melakukan telaah yang mendalam terkait informasi yang muncul itu. Kalau kasus Hidayat sudah dinaikkan ke penyidikan, pasti kasusnya diprioritaskan. Kasus ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja,” tandas Johan.

Jadi, jelas Johan, saat ini KPK belum memeriksa Hidayat, karena penyidik belum menjadwalkannya. Selain itu, Hidayat juga merupakan strategi penyidik. Yang pasti, penyidik akan mendalami dugaan kasus tersebut.

Johan juga mengakui, pihaknya akan mengirim surat pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Hidayat secepatnya. Karena dugaan kasus tersebut sudah ditanggapi serius oleh Ketua KPK, Abraham Samad.

 

Sudah Diserahkan

Sementara di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMA Madina, Ahmad Irwandi Nasution mengatakan, KPK akan segera memanggil Hidayat Batubara. Karena semua berkas atau bukti tambahan sudah diserahkan ke KPK.

“KPK sudah menerima bukti-bukti gratifikasi Hidayat dari kita. Maka dugaan kasus tersebut akan naik ke penyidikan dan sudah ditanggapi serius oleh Ketua KPK, Abraham Samad. Sekarang IMA Madina menunggu kepastian hukum,” pungkas Ahmad.

Hal ini, sesuai dengan laporan DPP IMA Madina No. 34/SEK DPP IMA MADINA/B/XII2012 dan laporan No. 36/SEK DPP IMA MADINA/B/XII/2012 terkait dugaan korupsi Bupati Madina, HM Hidayat Batubara.

Perihal itu, sebut Irwandi, meminta KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi Hidayat Batubara yang merugikan negara dan menghambat pembagunan, serta telah ‘memerkosa’ hak-hak masyarakat Madina.

“Kita minta KPK segera memanggil Hidayat secepatnya untuk dilakukan pemeriksaan. KPK juga diminta agar tidak menutup mata terhadap dugaan kasus tersebut, serta melakukan pencekalan dan penangkapan terhadap Hidayat Batubara,” tegas Irwandi.

Selain itu, KPK diminta tetap konsisten dalam pemeberantasan korupsi demi tegaknya hukum, serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Karena Hidayat tidak mampu membawa perubahan yang siginfikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semua masyarakat Madina, baik ulama dan elemen lain segera melakukan perlawanan dan tidak menginginkan lagi Hidayat menjadi Bupati dan harus meninggalkan jabatan. Karena ini sudah menjadi harapan kita demi membangun Madina,” tandas Irwandi. Om-30

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login