«

»

Kapolsek Kualuh Hilir Diadukan ke Poldasu

Diduga ada permainan, oknum pelaku penganiaya warga di Kecamatan Tanjung Leidong Kabupaten Labura, dibiarkan bebas oleh Polisi setempat. Akibatnya, Kapolsek Kualih Hilir diadukan ke Poldasu karena membiarkan Atek BTL tersangka penganiayaan dibiarkan bebas dan tidak ditahan.

Tanjung Leidong-ORBIT: Prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tertuang dalam Pasal 1 KUHAP, Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Aturan mainnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di mata Hukum dan setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum.

Tetapi belum demikian bagi Kepolisian Sektor Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), itu hanyalah sebuah catatan di buku saja, faktanya kasus penganiayaan yang menimpa korban bernama Kohir, walau sudah melaporkannya ke pihak berwajib, tetapi tidak ada tindakan.

Pengaduan kePolsek Kualuh Hilir pada 29 Maret 2012, dengan Nomor LP/16/III/2012/SPK, bahkan Kohir juga telah divisum et repertum dan sudah mengajukan beberapa saksi, namun sampai kini Atek BTL sebagai terlapor dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor Kualuh Hilir tidak juga ditahan.

Informasi diperoleh di lapangabn menyebutkan, Atek BTL sebagai oknum yang diduga menganiaya beberapa waktu lalu lama menghilang dari Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hilir dengan alasan berobat, disini memperlihatkan Kepolisian Sektor Kualuh Hilir diduga membela tersangka, sehingga bisa bebas berkeliaran dan seolah-olah tidak dapat tersentuh oleh hukum.

 

Akan ke Polri

Terkait kasus tersebut, Sabtu (26/5) saat wartawan Harian Orbit mengkonfirmasi Ketua Tim Penasehat Hukum korban, Hasan Basri SH yang saat itu bersama anggota Tim Penasehat Hukum Safrin Ritonga SH di kantornya, mereka melayangkan surat ke Poldasu.

“Kami Tim Penasehat Hukum dari Kohir menilai, Kepolisian Sektor Kualuh Hilir tidak mengerti dengan unsur-unsur hukum yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP, katanya.

Akibat tidak ditahannya Atek BTL, maka oleh karena itu, kami selaku dari Tim Penasehat Hukum korban, telah melayangkan surat Kepada yang terhormat Bapak Kapolda Sumatera Utara dengan nomor surat 350/ S.P/ HBP-X X V/ V/ 2012, agar permasalahan penganiayaan ini ditindak lanjuti, dan jika juga tidak ada kejelasaannya, maka kami juga akan melayangkan surat kembali kepada Bapak Kapolri, tegas Anggota Tim Penasehat Hukum Safrin Ritonga SH.

Ketika wartawan mengkonfirmasi Kanit Reskrim J. Samosir, mempertanyakan terkait masalah Atek BTL yang tidak ditahan oleh Kepolisian Sektor Kualuh Hilir menyela, “janganlah menanyakan itu sama saya, tanyakan masalah itu sama Kapolsek. masalah penahanan itu kan wewenang Kapolsek, katanya. Od-Spn.

Leave a Reply