• Nasdaq :3487.853+13.22 - +0.38%
  • UK Main Index :6541.61-42.15 - -0.64%
  • Australian All Ords :5412.600+32.300 - +0.60%
  • Australian 200 :5420.300+32.100 - +0.60%
  • AUS VS USD :0.9364
  • USD VS JPY :102.24
  • USD VS IDR :11428.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Kasus Korupsi Libatkan Bupati dan Kadis PU Asahan

Taufan & Taswir Bakal Diperiksa

Medan-ORBIT: Dua kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melibatkan Bupati Taufan Gama Simatupang dan Kadis PU Taswir maju selangkah.

Informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Kamis (2/1), diketahui kasus dana siluman untuk pameran hari jadi Kabupaten Asahan ke-65 pada 2011 diduga melibatkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang. Selain itu, dugaan penyalahgunaan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPPID) APBN 2011 yang melibatkan Kadis PU Pemkab Asahan, Taswir.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kisaran, Rudi Parhusip memastikan dua kasus itu tidak akan berhenti begitu saja setelah dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara). Dua kasus ini segera memasuki tahap penyelidikan.

Rudi mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu turunnya surat perintah (Sprint) dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kisaran, Anthony Tarigan untuk segera menyelidiki kasus tersebut.

 

Bakal Diperiksa

“Saat ini kami sedang melakukan telaah secara mendalam terhadap dua kasus pengaduan tersebut,” ujarnya.

Anthony Tarigan menambahkan, proses hukum terhadap dua kasus ini tergantung dari hasil telaah. Jika memang ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan menjurus tindak pidana korupsi, maka dipastikannya sprint tersebut segera turun.

Akan tetapi dia tidak bisa memastikan batas waktu telaah terhadap dua kasus ini berakhir. Dia hanya menegaskan jika proses kasus ini akan memasuki tahap penyelidikan, pihaknya akan berbagi informasi.

Dia menjelaskan, karena kasus ini masih memasuki tahap telaah, untuk sementara pihaknya belum bisa memberikan penjelasan apapun terkait dua kasus tersebut.

Soalnya, ungkap dia, hasil telaah dari dua kasus ini belum bisa disimpullkan pihaknya. Jaksa muda ini juga berharap kepada media dan aktivis pelapor kasus ini untuk bersabar. Dipastikannya pihaknya akan memroses kasus ini lebih lanjut.

”Setiap ada pelanggaran terhadap hukum yang bisa menimbulkan indikasi tindak pidana korupsi dan kerugian terhadap negara, pasti akan kita tindaklanjuti. Artinya kedua orang itu bakal diperiksa bila ditemukan indikasi korupsi,” katanya.

 

Periksa Komisi C DPRD Asahan

Sementara itu pelapor dua kasus ini LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara), Hendra Syahputra Arbain meminta Kejari Kisaran untuk memeriksa Komisi C DPRD Asahan terkait dalam kasus dugaan penyalahgunaan DPPID APBN 2011 yang melibatkan Kadis PU Pemkab Asahan, Taswir.

Dia mengatakan, dalam laporan ke Kejari Kisaran, pihaknya juga menyampaikan permintaan untuk memeriksa ketua dan anggota Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Asahan.

Alasannya, sebelum kasus ini dilaporkan ke Kejari Kisaran, Komisi C sempat memanggil pejabat Dinas PU untuk meminta penjelasan terkait kasus proyek DPPID APBN. Pada pertemuan itu menyangkut kasus Jalan Koi di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran.

Jalan ini dikerjakan Dinas PU yang diduga hanya untuk kepentingan pribadi Kadis PU Pemkab Asahan, Taswir. “Saya mengingatkan kejaksaan untuk tidak lupa memeriksa Komisi C DPRD Asahan. Karena dalam kasus ini keterangan Komisi C perlu diambil oleh kejaksaan, untuk mengetahui apa hasil dari pemeriksaan Komisi C atas kasus itu,”papar dia.

Menurutnya permintan ini perlu disampaikan pihaknya ke kejaksaan mengingat DPRD merupakan lembaga legislatif dan pengawas penggunaan anggaran di daerah. Apalagi sampai saat ini hasil dari pemanggilan pejabat Dinas PU Pemkab Asahan oleh Komisi C DPRD Asahan itu tidak jelas hasilnya.

“Dari hasil pemanggilan Komisi C DPRD Asahan kejaksaan akan dapat petunjuk untuk memperjeas kasus penyalahgunaan DPPID APBN 2011 yang diduga melibatkan Kadis PU Pemkab Asahan Taswir,” pungkas dia.

Sementara itu menyangkut proses hukum dua kasus tersebut di Kejari Kisaran, Kabag Humas Pemkab Asahan Rahman Halim menyatakan, menyerahkan sepenuhnya ke aparat kejaksaan. Pemkab Asahan tidak akan mengintervensi penyelidikan kasus ini.

“Kita persilakan kejaksaan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran hukum dalam dua kasus itu,” kata dia.Or-10

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login