• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9327
  • USD VS JPY :102.425
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Kasus Lahan Kuburan Rp4 M, M Daud Batubara Segera Tersangka

Medan-ORBIT: Kabar keterlibatan Sekertaris Daerah (Sekda) Madina M Daud Batubara terkait dugaan korupsi pembebasan lahan kuburan seluas 1 hektar di Mandailing Natal (Madina) tahun 2007 berhembus kencang.

Setelah menjalani pemeriksaan pertama oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada awal Desember 2011 silam, penyidik kembali memeriksa Daud, Senin (16/1).

Daud yang ketika itu menjabat sebagai Kabag Tata Pembangunan (Tapem) Pemko Padangsidempuan, terindikasi terlibat proyek pelepasan lahan senilai Rp4,9 miliar itu.

“Benar hari ini (Senin-red) kami memeriksa Sekda Madina M Daud Batubara terkait pelepasan lahan kuburan tahun 2007 silam,” ungkap Kasi Penyidik Kejatisu Jufri Nasution, SH.

Menurut Jufri, pemeriksaan kedua yang dilakukan penyidik masih sekaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan timnya.

“Ini pemeriksaan kedua yang dilakukan tim Pidsus. Pemanggilan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan karena ketika itu Daud menjabat sebagai Tapem di Pemko Padangsidempuan,” jelas Jufri.

Disinggung apakah pihaknya bakal memanggil kembali Sekda Madina tersebut, Jufri mengungkapkan hal itu nantinya bergantung pada hasil penyidikan.

“Akan kita analisa dahulu hasil pemeriksaan kedua ini. Jika memang diperlukan pasti akan dipanggil kembali,” ungkapnya.

Jufri mengaku, selain Sekda Madina itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemko Padangsidempuan.

“Ada juga pejabat dari BPN kita periksa. Pihak BPN tentu tahu soal status tanah yang menjadi objek perkara,” ungkapnya lagi.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan(AMPP) Amran Pulungan mengungkapkan, Kejatisu diharapkan harus lebih serius mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Sekda Madina itu.

Menurut Amran, hal ini sebagai upaya agar pihak yang terlibat kasus itu dapat segera dinaikkan tahapan penanganannya menjadi penyidikan.

“Dengan naiknya status menjadi penyidikan maka akan segera diketahui kerugian negara dan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab,” jelasnya.

Sedangkan soal keterlibatan Sekda Madina M Daud Batubara telah dua kali diperiksa, menjadi gambaran awal keterlibatan yang bersangkutan.

“Jika memang alat bukti dan saksi cukup, ya segera tetapkan M Daud Batuvara sebagai tersangka,” pungkasnya. Om-15

facebook twitter

Comments are closed