«

»

Kasus PLTA Asahan III, Periksa Bupati Tobasa

Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTA Asahan III hingga kini masih belum ada titik terang, padahal banyak kalangan menyebutkan tersangkanya ada di depan mata. Terkait itu, Tim Kejatisu yang kini turun tangan diharapkan segera menuntaskannya, termasuk memeriksa oknum Bupati Tobasa yang disebut-sebut ikut bermain.

Tobasa-ORBIT: Sejumlah Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tobasamosir menyambut baik, hadirnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp 15,3 miliar dalam pembangunan PLTA Asahan III Desa Batu Mamak Kecamatan Pintupohan Meranti.

Gabungan LSM tersebut terdiri dari Tim Operasional Pengawasan Asset Negara RI (Topan-RI), Tobasa Corruption Watch (TCW), Peduli Toba Nauli untuk Aksi Rakyat Menggugat, Indonesian Corruption Watch (ICW), Peduli Masyarakat Tapanuli Raya (Pamita)

Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan Pemkab Tobasa dipanggil Kejatisu, terdiri dari Ketua dan beberapa anggota serta beberapa warga masyarakat penerima gantirugi.

“Kami pimpinan sejumlah LSM memberi apresiasi kepada pihak penegak hukum khususnya pihak Kejatisu dalam pemanggilan tersebut,” sebut Juru Bicara gabungan LSM Baktiar Marpaung yang menjabat Direktur Eksekutif Topan-RI Tobasa ini kepada sejumlah Wartawan di Balige Kamis (8/11).

Dikatakan, pihaknya dari gabungan LSM dan public telah menanti-nanti tuntasnya kasus yang telah meresahkan warga Tobasa itu, karena sudah hampir setahun lamanya kasus dugaan korupsi itu menguak akan tetapi sampai kini tidak diketahui jelas nasibnya.

Pihak Polres Tobasa yang menangani kasus tersebut, sampai saat ini dinyatakan asyik menyebutkan hasil penyelidikan mereka masih tahap penyelidikan terus menerus. Tak satupun dijadikan tersangka atau kasus itu ditingkatkan ke penyidikan,katanya.

 

Periksa Bupati

Menurut Pimpinan LSM yang getol memberantas penyelewengan ini, meminta pihak Kejatisu tidak akan sama dengan Polres Tobasa yang dinilai lamban menangani kasus yang sudah mengguritai warga Tobasa itu.

“Kadis Kehutanan Propinsi Sumatera Utara telah menyatakan tanah untuk pembangunan PLTA Asahan III itu masuk kawasan hutan lindung, kenapa diperjual belikan melalui P2T bentukan Bupati Tobasa itu. Itukan tanah Negara yang tidak dapat diperjual belikan,” sebut Baktiar.

Dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pembebasan tanah pada pelaksanaan proyek yang nantinya akan menghasilkan listrik berkapasitas terpasang 2 x 87 MW tersebut menurutnya jelas –jelas telah terjadi. Sudah sepantasnya, tersangka dalam kasus ini ditetapkan dan segera ditahan. Kok malah ditahan-tahan kasusnya, katanya lagi.

Lucunya lagi, pihak Dinas Kehutanan Tobasa menurut informasi tidak diikutkan dalam hal jual beli tanah yang masih dalam kewenangannya itu. Karena mereka yang tahu tanah itu masih dalam status apa.

Adanya dugaan pembelian tanah oleh Bupati Tobasa dari warga sekitar desa dengan memakai nama puteranya untuk menjualnya kepada PT PLN dengan harga tinggi, kalau itu benar, suatu tindakan yang rakus dan tamak.

“Untuk membersihkan nama itu, Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak harus diperiksa Kejatisu. Agar masyarakat tidak serta merta menilai Bupati itu telah berbuat ketamakan dan rakus harta,” katanya.

 

Hutan Lindung

Sementara itu Humas Kejati Sumut Marcos Simaremare kepada sejumlah media menyebutkan, sejumlah penduduk Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa telah dimintai keterangan mengenai masalah penjualan tanah negara kepada perusahaan PT PLN untuk pembangunan PLTA Asahan III dimaksud.

Menurut dia, Kejati Sumut telah membentuk Tim untuk menangani dugaan kasus penjualan tanah yang merugikan keuangan negara itu. “Saat ini, Tim Kejati Sumut masih terus bekerja untuk mencari dan mengumpulkan data kasus PLTA Asahan III,” sebutnya.

Dari data yang dikumpulkan tercatat, dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Proyek Asahan III tersebut merugikan negara senilai lebih kurang Rp15,3 miliar.

Kerugian negara akibat pembebasan tanah seluas lebih kurang 18 hektar tersebut dilakukan manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I. Sebab, ternyata areal yang dibebaskan PT PLN (Persero) itu, masuk dalam kawasan hutan lindung atau hutan register Kabupaten Tobasa. (Od-79)

Leave a Reply