bennerorbit

«

»

Keistimewaan Daerah Harus Keinginan Masyarakatnya

Pemerintah menyatakan keistimewaan yang dimiliki suatu daerah bukanlah keistimewaan yang semata-mata tertulis di atas kertas dan atas kehendak beberapa pihak tetapi harus merupakan keinginan dari masyarakatnya.

Hal ini diungkapkan Direktur Litigasi Kemenkumham Mualimin Abdi saat membacakan jawaban pemerintah dalam sidang pengujian UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinisi Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (30/7).

Dia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta karena berdasarkan sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

“Jadi, keistimewaan Yogyakarta juga terletak dari kehendak rakyat atas penetapan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” kata Muaimin.

Menurut dia, bukan alasan tepat apabila para pemohon ingin Surakarta menjadi daerah istimewa hanya karena ingin dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah khususnya pemerintahan Surakarta.

Termasuk di dalamnya membentuk lembaga-lembaga daerah, pengisian jabatan pemerintahan, dan pelestarian pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun telah mengalokasikan anggaran berupa hibah dukungan kegiatan Keraton Surakarta Hadiningrat maupun Mangkunegara.

Hibah yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan Keraton Surakarta pada masing-masing tingkat pemerintahan.

“Ini menunjukan bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keraton Surakarta Hadiningrat sesuai kebutuhan operasional Keraton,” kata Mualimin.

Mualimin juga mengatakan bahwa pemerintah tidak membatasi jika para pemohon ingin mengupayakan Surakarta menjadi daerah istimewa dengan melakukan pemekaran atau menjadi provinsi sendiri sepanjang sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

PP itu memuat syarat-syarat administartif, teknis, dan kewilayahan termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan, yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Namun, lanjut Mualimin, pembentukan daerah otonom baru membutuhkan biaya yang sangat besar dalam membangun infrastruktur kantor provinsi, kabupaten/kota, dinas-dinas.

“Akan lebih bijaksana, jika anggaran yang begitu besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara langsung,” katanya.

Mualimin menginggatkan bahwa pembentukan daerah otonom baru tidak menjamin terciptanya perubahan lebih baik manakala pembentukannya tidak memenuhi syarat dan adanya pertentangan dari elemen masyarakatnya.

Pengujian UU Pembentukan Provinsi Jateng ini dimohonkan oleh ahli waris dinasti Keraton Surakarta, Gray Koes Isbandiyah (putra kandung dari Susuhan Paku Buwono XII) dan KP Dr Eddy S Wirabhumi SH MM, yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (PaKaSa).

Para pemohon ini menguji Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Provinsi Jateng.

Bunyi Bagian Memutuskan angka I UU Pembentukan Provinsi Jateng: “Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut”.

Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Provinsi Jateng: “Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah”.

Kuasa Hukum Pemohon, DR Abdul Jamil SH MH, dalam permohonannya, mengatakan Pemohon I telah kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola dan/atau mengatur tanah-tanah Keraton Surakarta.

Hal ini, kata dia, berdampak pula terhadap kewibawaan serta status sosial dan keluarga dan keturunan Keraton Surakarta.

Sedangkan pemohon II merasa dirugikan oleh UU Pembentukan Jateng, karena tidak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa dari Keraton Surakarta yang merupakan tujuan didirikannya PaKaSa.

Pemohon juga menilai penghapusan dan penggabungan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa ke dalam Provinsi Jawa Tengah melalui diundangkannya UU Pembentukan Provinsi Jateng yang secara eksplisit ditentukan oleh Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Bagian Memutuskan angka I UU Pembentukan Provinsi Jateng sepanjang frasa “dan Surakarta” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ant

Leave a Reply