«

»

Kejatisu Segera Periksa Hulman Sitorus


Walikota Pematangsiantar, Hulman Sitorus.Ist

SKPD tak Setor Rp13 M, Walikota Siantar Harus Bertanggungjawab

Walikota Pematangsiantar dituding mengkhianati kepercayaan masyarakat, terkait kerugian keuangan daerah Rp69,652 M. Tidak Cuma itu, pendapatan Rp13 miliar langsung digunakan belanja di dua SKPD.

 

Pematangsiantar-ORBIT: Kasus dugaan korupsi Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus terus berkembang. Elemen masyarakat terus mendesak walikota harus bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan Rp69,652 miliar.

Informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (2/11), selain kerugian keuangan daerah Rp69,652 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini ditemukan sejumlah permasalahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pematangsiantar dan RSUD dr Djasamen Saragih, ditemukan ada kejanggalan. Kedua instansi itu tidak menyetor seluruh pendapatan dari klaim dana Jamkesmas, Askesos dan biaya kapitasi Askes ke kas daerah.

Total pendapatan dari dana itu diperkirakan sebesar Rp13 miliar. Namun, Rp8,959 miliar dari pendapatan itu, langsung digunakan untuk keperluan belanja (pembiayaan) di kedua SKPD tersebut.

Dari hasil pemeriksaan BPK, penerimaan klaim Jamkesmas di RSUD dr Djasamen Saragih sebesar Rp Rp8,559 miliar, namun yang disetor ke kas daerah, hanya Rp129 juta.

Sedangkan yang digunakan langsung sebesar Rp5 miliar. Untuk klaim Askesos diperoleh dana Rp3,639 miliar, dan yang disetor ke kas daerah hanya Rp545,7 juta. Sedangkan Rp3,1 miliar langsung digunakan untuk keperluan RSUD Djasamen Saragih.

Di Dinkes Pematangsiantar, klaim dana Jamkesmas diterima sebanyak Rp402 juta, namun tidak di setor ke kas daerah. Dana itu justru digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp392,5 juta.

Biaya kapitasi Askes yang diterima Dinas Kesehatan sebesar Rp 432,98 juta, dan yang disetor Rp 43,293 juta. Lalu yang digunakan secara langsung sebesar Rp 389,6 juta.

Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Kajian Masyarakat Marginal (LKMM) Muhammad angkat bicara. Dikatakan, tindakan yang dilakukan 2 SKPD itu dianggap tidak sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Selain itu, juga dianggap melanggar UU nomor 17 tahun 200 tentang pajak penghasilan, PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sejumlah peraturan Mendagri.

“Disinyalir, ada unsur kelalaian yang disengaja yang dilakukan pemangku kepentingan di Pematangsiantar,” ujar Muhammad.

Dia meminta kepada BPK untuk merekomendasikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa Walikota Pematangsiantar, Hulman Sitorus. Pasalnya, Hulman bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD).

                           

Arahan BPK

Selain itu, Muhammad juga mendesak Kejatisu segera memeriksa Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD), JA Setiawan Girsang.

Seharusnya, kata Muhammad, kedua pejabat itu melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga meminta Kejatisu segera memeriksa Kadis Kesehatan Siantar dan Kepala RSUD Djasamen Saragih. Karena kelalaian mereka kas daerah Siantar mengalami kerugian,” ungkap Muhammad.

Harus Diperiksa

Sementara Kadis Kesehatan Kota Pematangsiantar, Ronald Saragih, saat di konfirmasi, menilai yang dilakukan Dinkes Siantar tidak menyalahi ketentuan aturan.

“Karena di pedoman pelaksanaan teknis dari Kementrian Kesehatan, membenarkan Dinkes untuk menggunakan pendapatan dari Jamkesmas, Askesos dan penerimaan biaya kapitasi Askes secara langsung,” ujar Ronald.

Ronald menambahkan, dalam pedoman pelaksanaan teknis itu disebutkan, tidak ada kewajiban bagi Dinkes untuk menyetor dana pendapatan dari Jamkesmas, Askesos dan dari penerimaan biaya kapitasi Askes ke kas daerah atau ke kas negara.

Namun saat disinggung mengenai rekomendasi BPK, Ronald malah mengaku, di tahun anggaran berikutnya Dinkes akan menjalankan arahan BPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya Hulman Sitorus dituding telah mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan ditemukan indikasi penggunaan anggaran. Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum (FMPH) Siantar-Simalungun mendesak Hulman Sitorus harus mempertanggungjawabkan keuangan tahun 2010. “Karena jelas ada indikasi korupsi,” ujar Koordiantor Aksi FMPH, Johannes Sakti Sembiring.

FMPH mendesak agar Hulman Sitorus diperika selaku penangung jawab anggaran. Ini termasuk beberapa pejabat lainnya, seperti Direktur RSUD dr Djasamen Saragih, Ria Telaumbanua, Kadis Kesehatan, Ronald Saragih, dan Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), JA Setiawan Girsang. Od-32

Leave a Reply