• Nasdaq :3594.537+34.589 - +0.97%
  • UK Main Index :6681.76+56.51 - +0.85%
  • Australian All Ords :5467.100+22.300 - +0.41%
  • Australian 200 :5479.300+25.100 - +0.46%
  • AUS VS USD :0.9365
  • USD VS JPY :102.6315
  • USD VS IDR :11565.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Kemana Arah Pendidikan Indonesia?

Foto 3

 

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2012 lalu menunjukkan, sekira
672.128 anak bangsa terpaksa mengubur mimpi karena tidak dapat
ditampung oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini. Mereka tentu
saja sudah tidak mendapatkan keadilan dari negara ini. Lalu di manakah
peran negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, “Mencerdaskan
kehidupan Bangsa.”

Negara yang besar adalah negara yang mengutamakan sektor
pendidikannya. Jepang, pascahancurnya dua kota besar Hiroshima dan
Nagasaki membangun negaranya dengan pendidikan sebagai titik utama.
China, Amerika dan masih banyak negara maju lainnya pun mengutamakan
pendidikan negaranya. Bahkan, pendidikan di negara-negara maju
tersebut dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara gratis.

Terdapat empat golongan anak bangsa menurut penulis, yaitu: (1) Pintar
dan ekonominya mendukung, (2) Pintar namun ekonominya kurang mampu,
(3). Malas dan ekonominya kuat, (4) Malas dan ekonominya tidak
mendukung. Lantas, yang golongan manakah yang ingin dicerdaskan oleh
negara kini?

Realitas yang terjadi kini dalam kehidupan keseharian kita, hanya
golongan pertama hingga ketiga, yang memungkinkan mengecap pendidikan
tinggi. Lantas, bagaimanakah nasib anak bangsa golongan keempat?
Bukankah mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama sesuai
dengan amanat Pancasila sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia”.

Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Indonesia:

Pertama, tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945 dan Pancasila sila
kelima. UUD 1945 dan Pancasila kini hanya sebagai simbol dan tidak
diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam
dunia pendidikan. Bahkan dalam kehidupan keseharian, kita dapat
menyaksikan masih banyak anak usia sekolah berkeliaran di jalan pada
jam sekolah. Sudah keharusan bagi negara untuk mendidik dan
mencerdaskan hidup anak-anak bangsa, karena anak-anak jalanan adalah
tanggung jawab negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) “Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Kedua, komersialisasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan
disahkannya UU PT pada bulan Juni lalu. Dengan diberikannya kewenangan
bagi perguruan tinggi dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama
dalam menentukan biaya pendidikan, maka terjadilah komersialisasi
pendidikan. Seharusnya negara bertanggung jawab dalam menjamin anak
bangsa untuk mendapatkan dan mengecap pendidikan yang sama.

Ketiga, minimnya gaji pendidik. Pahlawan tanpa jasa tidak mendapat
perhatian penuh dari pemerintah dalam hal kesejahteraan. Gaji untuk
golongan 1A senilai Rp1,26 juta termasuk nilai yang sangat kecil dan
belum dapat menyejahterakan kehidupan guru. Adalah sebuah keharusan
bagi negara untuk memperhatikan kesejahteraan pendidik agar anak didik
yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Keempat, akses pendidikan dan tenaga pendidik yang tidak merata di
seluruh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia belum mendapat perlakuan
yang sama dalam pemerataan pendidikan. Kembali lagi terlihat bahwa
keadilan itu jelas belum terlaksana, terutama dalam dunia pendidikan.
Akses pendidikan di kota-kota besar sangat berbeda dengan akses
pendidikan yang kita dapati di daerah-daerah terutama di Indonesia
bagian timur. Pemerintah seharusnya tidak menganaktirikan
daerah-daerah terpencil dengan tidak memberikan akses pendidikan yang
sama agar terciptanya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila.

Kelima, subsidi yang tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi dalam
bentuk uang justru bukan solusi namun sebagai masalah baru. Alih-alih
ikut dalam memajukan pendidikan bangsa malahan sebagian oknum dengan
teganya merampas hak anak bangsa. Tentu saja ini menjadi otokritik
bagi negara ini. Menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) 11,96%
masyarakat Indonesia masuk ke kelompok masyarakat miskin. Dari data
tersebut dapat diakumulasikan bahwa ada 29,13 juta jiwa masyarakat
Indonesia tidak dapat hidup layak, apalagi untuk dapat menikmati
pendidikan. Meskipun pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah
dicanangkan, namun masyarakat miskin tentu saja tidak dapat
menikmatinya karena harus bekerja pada jam sekolah untuk
penghidupannya.

Keenam, rendahnya APBN yang dialokasikan bagi pendidikan. Di negara
maju seperti Amerika, lebih 40% dari APBN dialokasikan untuk
pendidikan. Bahkan, negara Arab sekali pun mengalokasikan sekira 40%
APBN-nya untuk pendidikan negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Hanya 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Dua puluh
persen tersebut sudah termasuk dana untuk gaji pendidik, sarana
prasarana, bahkan subsidi. Tidak adanya pengawasan yang ketat dalam
pelaksanaan pengalokasian dana APBN dalam pendidikan merupakan
penyebab terjadinya penyelewengan.

Ketujuh, tidak adanya arah yang jelas dari tujuan pendidikan masa
kini. Pada masa Orde Lama pemerintah menentukan tujuan yang jelas dan
terarah dalam pendidikan Indonesia. Institut Teknologi Bandung (ITB)
didirikan dengan tujuan untuk memajukan perindustrian negara. Institut
Pertanian Bogor (IPB), didirikan untuk mendukung ITB dalam industri
pertanian dan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang dirancang untuk
memajukan Indonesia. Faktanya, perguruan-perguruan tinggi sekarang
lebih bangga jika dapat mengirimkan lulusannya untuk bekerja di luar
negeri. Dan bahkan kebanyakan lulusan universitas mencari pekerjaan
yang tidak sesuai dengan Ilmu yang telah dia dapat selama pendidikan.
Tujuan pendidikan harus diluruskan kembali.

Ketujuh hal di atas dapat direalisasikan di Indonesia demi terwujudnya
cita-cita nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
yaitu,  “Mencerdaskan kehidupan bangsa” tanpa pilih kasih.  Kemajuan
pendidikan merupakan kemajuan bagi sebuah bangsa karena akan
mempengaruhi semua sektor pemerintah dan perekonomian. Bahkan kekuatan
politik negara juga akan semakin kuat.okz

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login