• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9327
  • USD VS JPY :102.425
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Kepentingan Parpol

GAYA Orde Baru masih terasa sekalipun reformasi digulirkan. Salahsatunya rangkap jabatan. Di satu sisi pejabat pemerintahan dan di sisi lain pimpinan parpol. Sehingga di lapangan kelihatan  lebih banyak menimbulkan sisi negatif. Sebagaimana Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar yang disinyalir banyak menggunakan fasilitas negara untuk menemui kader-kadernya yang cukup intensif dengan jumlah rombongan yang besar.

Saat ini bentuk-bentuk seperti itu, masih saja terjadi. Memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan Parpol dilakukan oleh pejabat yang pimpinan Parpol, bahkan oleh istri pejabat yang pimpinan Parpol. Sungguh pimpinan eksekutif yang merangkap pimpinan Parpol dan istri pejabat yang merangkap pimpinan parpol menjadi masalah bagi rakyat, karena memanfaatkan fasilitas pemerintah.

Kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan amanah rakyat, menjadi sulit dipisahkan antara tugas pribadi sebagai pimpinan parpol dan tugas pejabat untuk dapat menggunakan biaya dan fasilitas pemerintah. Belum lagi saat berkunjung ke daerah atas nama jabatannya yang menggunakan biaya dan fasilitas negara, dimanfaatkan mengadakan pertemuan dengan kader-kader partainya di daerah. Oleh masyarakat tindakan ini menyinggung rasa keadilan.

Selain penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, gedung milik pemerintah dan mobil dinas, PNS juga acap dijadikan obyek politik dari kekuatan parpol. Saat-saat menjelang Pemilukada, bagi pejabat yang kader parpol melibatkan PNS sangat membantu pelaksanaan kampanye melalui pemanfaatan fasilitas negara, mobil, gedung, dan kewenangan yang menguntungkan kepentingan pribadi.

Padahal ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Melarang keberpihakan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Namun, untuk kepentingan pribadi ketentuan UU dan peraturan ditabrak.

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login