«

»

Kepusan MA, Bupati Palas Basyrah Lubis Wajib Lengser

 

Medan-ORBIT:Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan fatwa petunjuk soal jabatan terpidana Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis. Dalam putusan MA itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menonaktifkan Basyrah Lubis dari jabatannya.

Informasi dikumpulkan Harian Orbit, higga Senin (5/3), diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, masih menunggu keluarnya fatwa sebagai petunjuk masa depan jabatan Basyrah Lubis.

Kini, setelah fatwa itu dikeluarkan, maka Mendagri harus konsekuen dengan melengserkan Basyrah Lubis (foto) dari posisi Bupati Palas.

Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) Palas, Ansor Harahap kepada Harian Orbit, Senin (5/2), mengungkapkan MA sudah mengeluarkan fatwa petunjuk bagi Kemendagri.

Fatwa MA menyebutkan vonis tingkat kasasi yang dijatuhkan kepada Basyrah Lubis dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat saat menjadi camat Barumun, memenuhi persyaratan pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.

Ditegaskan Ansor, pemberhentian Basyrah Lubis pasca fatwa MA merupakan cermin penegakan hukum di Indonesia, khususnya Palas. Dan hal itu kata Ansor, merupakan proses menuju perubahan penegakan hukum yang benar.

Dikatakan, Kemendagri tidak lagi memiliki alasan untuk tidak segera menonaktifkan Bupati Palas Basyrah Lubis. ”Kalau putusan MA tidak tidak dijalankan oleh Kemendagri tentu saja Kemendagri telah mengangkangi MA dan mengkhianati keinginan rakyat,” tandas Ansor.

 

SK Mendagri

Ditegaskannya, Gema Palas akan terus mengawal dan memantau proses fatwa MA tersebut. Mereka juga berharap penuh kepada Plt Gubsu agar tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam proses pencopotan jabatan Bupati Palas nantinya.

Ansor juga berharap agar proses penegakan hukum terkait Bupati Palas Basyrah Lubisa tidak di politisir pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya perubahan di Palas.

Sementara dari informasi diperoleh Harian Orbit hingga Senin (5/2), Mendagri Gamawan Fauzi dalam beberapa hari mendatang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara permanen Basyrah Lubis SH dari jabatannya sebagai Bupati Palas.

SK yang sama juga akan mengangkat Wakil Bupati Palas, Ali Sutan Harahap, untuk mengisi kursi yang harus ditinggalkan Basyrah itu.

Disinggung fatwa MA itu memenuhi syarat diberhentikan, dengan lugas menteri asal Sumatera Barat itu mengiyakannya. “Ya, diberhentikan, karena dinyatakan (di fatwa MA, red) memenuhi syarat karena ancaman hukumannya di atas lima tahun dan sudah dihukum (divonis, red),” tandas Gamawan yang pernah menjabat Gubernur Sumatra Barat itu.

Ditanya keluarnya SK pemberhentian Basyrah, Gamawan belum bisa memastikan. Namun, kata Gamawan, yang jelas tidak akan lama lagi. “Sebentar lagi kita akan mengeluarkan SK,” kata Gamawan.

Pengesahan APBD Palas

Untuk prosedur penerbitan SK sudah terpenuhi, pasalnya sebelumnya sudah ada usulan pemberhentian Basyrah dari Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. “Gubernur sudah mengusulkan, fatwa juga sudah keluar,” imbuh Gamawan lagi.

Sebelumnya ditegaskan, Kemendagri tidak terpengaruh dengan langkah Basyrah yang dikabarkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tingkat kasasi itu.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menjelaskan upaya PK tidak bisa menghalangi eksekusi atas putusan kasasi. “Karena kasasi merupakan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Reydoonyzar.

Dijelaskan Reydonnyzar, fatwa diajukan ke MA pada 6 Februari 2012, yang isinya minta pendapat hukum terkait putusan kasasi yang menyebutkan hukuman percobaan enam bulan bagi Basyrah.

Reydonnyzar juga menjelaskan, sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, disebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah diancam hukuman pidana lima tahun ke atas dan putusan incrach menyatakan terbukti bersalah. Jadi, kata Donny, yang menjadi acuannya adalah ancaman hukumannya, bukan vonisnya.

Di sisi lain, kisruh tampuk kepemimpinan Bupati Palas juga berdampak pada belum disahkannya APBD 2012 Palas. Kini, DPRD Palas akan meminta petunjuk kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho soal pengesahannya. Om-28/Od-42

Leave a Reply