«

»

Konflik Berdarah Dikhawatirkan Berkepanjangan, Tuntaskan Kasus Selambo

Suasana bentrok Salembo.

 

Medan-ORBIT: Sengketa tanah di Desa Selambo, Deliserdang kini berujung pada konflik antar kelompok tani. Konflik berdarah pun kerap terjadi.

Untuk menghindari konflik berdarah yang berkepanjangan, pemerintah dan penegak hukum diminta untuk segera menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Teranyar, konflik antar kelompok tani dipicu penyerangan se-kelompok pemuda. Ujungnya, kedua kelompok tani saling serang dengan menggunakan senjata tajam.

Informasi yang dihimpun Harian Orbit, Selasa (30/7), konflik antar kelompk tani itu kini berujung pada upaya saling serang terhadap kelompok tani yang ada.

Provokasi mengarahkan bahwa oknum berinisial JM merupakan provokator konflik di Selambo.

Tapi di satu sisi, satu kelompok tani lain menuduh ada oknum berasal dari kelompok tani lain yang menjadi provokator sehingga konflik terus berkecamuk. Penelusuran Harian Orbit, sampai saat ini diketahui ada tiga kelompok tani di Desa Selambo.

Yaitu kelompok Tani Masyarakat Selambo, Kelompok Tani Sehati dan Kelompok Tani Kompak Bersatu.

Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerhati Agraria Nasional, Harun Nuh mengatakan aparat penegak hukum dan pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini sebelum terjadi konflik berdarah yang berkepanjangan.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menyelesaikan persoalan ini jangan tunggu terjadi perang berdarah di Selambo baru melakukan tindakan,” katanya.

Harun Nuh yang juga Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut, menjelaskan sebelum ketiga kelompok tani di Selambo itu terbentuk, BPRPI sempat menduduki tanah di Selambo.

“Saya juga tidak tahu kenapa bisa muncul kelompok-kelompok tani di Selambo. Sebelumnya BPRPI yang berada di sana, namun kami diusir oleh pemerintah dan PTPN 2,” jelasnya.

Calon Bupati Deliserdang 2014-2019 itu menilai, untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut, pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu sejarah tanah yang ada di Desa Selambo agar mengetahui status tanah tersebut.

Harun juga menyarankan, pemerintah juga harus mengetahui fungsi tanah tersebut. Begitu juga dengan kelompok tani, dia mengajak kepada kelompok tani untuk tidak menjual tanah tersebut kepada pemodal dan mafia tanah.

“Kita harus mengetahui fungsi tanah itu. Tanah di Selambo itu tanah negara, artinya tanah semua masyarakat Indonesia, jangan sampai tanah tersebut dijual oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” ujarnya.

Di bagian lain, Harun juga mendesak kepolisian menangkap preman yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok tani.

Kepolisian juga diminta menempatkan personelnya di beberapa titik di Desa Selambo yang rawan konflik.

“Kalau memang Polda Sumut serius menyelesaikan persoalan tanah di Selambo, tangkap semua preman yang mengaku kelompok tani, dan juga buat pos dan tempatkan beberapa personel di titik rawan konflik,” tegasnya.

Harun menambahkan, jika para pereman sudah ditangkap kepolisian, upaya pemodal untuk menguasai tanah juga bisa digagalkan.

“Pemodal yang memanfaatkan para preman untuk menguasai tanah yang nantinya akan dijadikan perumahan bisa digagalkan jika para preman bayaran ditangkap,” pungkasnya. Om-25/Om-20

Leave a Reply