• Nasdaq :3414.828-59.805 - -1.72%
  • UK Main Index :6541.61-42.15 - -0.64%
  • Australian All Ords :5380.300+26.700 - +0.50%
  • Australian 200 :5388.200+29.300 - +0.55%
  • AUS VS USD :0.9348
  • USD VS JPY :101.514
  • USD VS IDR :11430.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

KPK Yakini Wapres Budiono Terlibat Kasus Century

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini peran Wakil Presiden Boediono dalam kasus korupsi pemberian dana talangan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

“Peran Boediono pasti ada dalam pemberian FPJP selaku Gubernur Bank Indonesia yang tahu mengenai pemberian FPJP,” kata Ketua KPK Abraham Samad (foto) di gedung KPK Jakarta, Rabu (21/11).

Boediono adalah Gubernur BI pada periode Mei 2008 – Mei 2009 saat dikucurkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century yang kini telah berubah nama menjadi Bank Mutiara.

Sejauh ini KPK baru resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi pemberian dana talangan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

“Tidak boleh ada persepsi kalau KPK belum menetapkan orang yang punya kekuasaan sebagai tersangka, KPK baru menetapkan tersangka dua orang yaitu BM dan SF itu dianggap suatu kegagalan, karena penetapan BM dan SF adalah awal,” kata Abraham.

Sebelumnya, ada rapat dengan timwas Selasa (20/11), anggota Timwas Bank Century Akbar Faisal, mempertanyakan alasan KPK tidak turut menyelidiki Boediono yang pada masa pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century, saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Menanggapi pertanyaan soal dugaan keterlibatan Boediono, Abraham menyatakan lembaganya mengacu pada teori konstitusi yang menyebutkan bila presiden dan wapres terjerat kasus hukum, penyelidikannya dilakukan DPR.

“Yang saya sampaikan dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, DPR bisa saja langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu penetapan tersangka dari KPK dalam hak menyatakan pendapat dan ‘impeachment’,” ungkap Abraham.

Artinya menurut dia, DPR tidak perlu segara mendesak KPK untuk menetapkan tersangka karena konstitusi mengatakan DPR dapat segara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Wapres Boediono tanpa harus ditetapkan tersangka oleh KPK.

“KPK tidak pernah ragu melakukan pemriksaan terhadap siapapun walau yang bersangkutan menjabat sebaga wapres karena kami memegang prinsip ‘equality before the law’, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, ini saya sampaikan agar tidak terjadi kegaduhan intelektual,” jelas Abraham.

Dana Talangan Jadi Masalah

Meski hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan pada 2008 ditemukan ada sembilan temuan dugaan pelanggaran hukum dalam kasus pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century yang menjadi dasar pengajuan hak angket oleh DPR pada 2008 lalu, KPK belum menetapkan seorang pun tersangka.

KPK akan fokus pada temuan BPK mengenai surat berharga senilai 163,48 juta dolar AS serta pengucuran kredit pada aliran dana bank yang kini bernama Bank Mutiara tersebut.

Aliran dana Bank Century terjadi saat krisis global pada 2008. Pemerintah melalui Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani mengambil alih Bank Century yang mengalami kegagalan dan menggelontorkan dana Rp6,7 triliun, namun belakangan dana talangan itu menjadi masalah.

Baik Sri Mulyani maupun bekas Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Boediono telah diperiksa KPK.

Sementara Wakil Ketua Bidang Politik dan Jaringan Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan menyebukan, semua warga negara tak terkecuali Wakil Presiden Boediono berkedudukan sama di hadapan hukum.

“Kalau memang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam megakorupsi Century, maka Boediono harus diproses secara hukum,” katanya.

Menurutnya esensi dari prinsip HAM yang berlaku universal adalah equality before the law. Tegas dan jelas bahwa Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyebut segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ant

facebook twitter

1 Comment for “KPK Yakini Wapres Budiono Terlibat Kasus Century”

  1. Pemberantasan korupsi harus sampai ke akar2 nya
    supaya indonesia bisa makmur dan sejahtera
     
    agen sbobet indonesia

You must be logged in to post a comment Login