«

»

Mafia Kasus Bergentayangan di Polres & PN Aceh Tamiang

Aceh Tamiang, Orbit.- Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) melaporkan Instansi Hukum yang ada diKabupaten Aceh Tamiang kepada Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), bahwa terindikasi kuat terjadi rekayasa kasus, mafia hukum di Jajaran Polres Aceh Tamiang dan Pengadilan Negeri Kualasimpang.

Beberapa fakta dan data lapangan, LembAHtari mencontohkan kasus Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) Pembuatan Saluran Pembuangan di Desa Lubuk Batil, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Bendahara paket PSD/Atam/002, tahun Anggaran 2009. Atas nama PT Sedewo Indroputro, Nomor Kontrak 600.616/413/Otsus/2009. Nilai kontrak akhir setelah Adendum II Rp.1.318.955.000,- dan Konsultan Pengawasnya dipercayakan Mega Karya Nusantara, Jalan Profesor Majid Ibrahim Nomor 14 Sigli – Pidie.

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya Kepala Dinas PU Aceh Tamiang dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Dinas PU Saudara Zulkifli, ST. “Kami mengendus beberapa fakta lapangan yang menguatkan telah terjadi praktik mafia hukum dan kasus Tipikor di jajaran Polres Aceh Tamiang dan Pengadilan Negeri Kualasimpang.

Kalau hukum sudah diperjual belikan, bagaimana dengan masyarakat kecil?”, tegas Sayed Zainal MSH, Direktur Eksekutif LembAHtari kepada Orbit, Kamis (15/3).

Kasus Tipikor ini sudah berjalan 2 tahun dari Januari 2010 hingga Desember 2011 dan Januari 2012, namun masih bergeming, belum ada tanda-tanda kasus tersebut diproses secara hukum. Meski Januari 2012 baru ditetapkan tersangka yaitu : Direktur Perusahaan dan PPTK, disini saja sudah terlihat indikasi mafia hukumnya. Dua tahun barulah aparat hukum menetapkan 2 tersangka.

Para dedengkot dari mafia kasus dan tipikor adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Konsultan Pengawas, Panitia Pengadaan dan Pelaksana Kerja dilapangan serta mantan seorang Anggota DPRK Aceh Tamiang. Sampai berkas perkara ini diserahkan ke Pengadilan Negeri Kualasimpang, oleh Polres Aceh Tamiang pada bulan Januari 2012, diduga ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

“Fakta kita sudah cukup kuat, barang bukti sebesar Rp.286.115.000 yang disita Polres Aceh Tamiang tanggal 10 Februari 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 dikembalikan kepada tersangka dan pelaksana kerja saudara Safrizal Anwar, mantan anggota DPRK Aceh Tamiang. Pengadilan hukum bak wayang sudah mulai dipertontonkan kepada publik.

Aneh. Dalam P21 barang bukti berupa uang yang dikirim hanya senilai Rp.261.000.000,- rupiah saja, sedangkan uang Rp.25 juta rupiah sudah dikembalikan tersangka pada 22 Februari 2010 ke Polres Aceh Tamiang,”jelasnya. on 83

Leave a Reply