bennerorbit

«

»

Panitia Diduga Kondisikan PT PJBS Menang

Permainan Proses Tender PT PLN Kitsu Miliaran Terkuak

Medan-ORBIT: Dugaan pengkondisian lelangan proyek di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsu) muncul ke permukaan.

Informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Minggu (18/12), diketahui dugaan permainan proyek tersebut yakni pada pengadaan material spare parts, pekerjaan jasa major overhaul dan pekejaan jasa repair turbine rotor blade.

Diduga, pihak panitia pengadaan sudah mengkondisikan nama pemenang tender yang berasal dari anak perusahaan PT PLN (persero) yakin PT pembangkitan Jawa Bali Service (PJBS).

Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (Akli) Sumut, Jannis Simanjuntak menuding panitia banyak melanggar aturan dalam proses tender tersebut.

Salahsatunya, pada pengisian formulir tepatnya point 3 dimana dicantumkan seluruh perusahaan peserta tender cukup mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Diduga, hal itu dilakukan untuk memuluskan PT PJBS mengikuti Prakualifikasi pada proses pelelangan, dikarenakan PT PJBS sebagai perusahaan peserta tender hanya mengantongi SIUP.

“Padahal untuk pekerjaan jasa, seharusnya seluruh perusahan peserta tender harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SIUP. Dan hal ini digariskan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999,” kata Jannis.

Kemudian, untuk ketiga pekerjaan tersebut, seharusnya dipisahkan sesuai dengan kualifikasi dalam pelelangan. Namun pihak panitia pada lingkup pekerjaan, justru menggabungkan dalam satu proses pelelangan.

Hal ini dilakukan agar PT PJBS selaku perusahaan berpengalaman dalam pekerjaan overhaul dan repair dapat mengikuti tender pada pengadaan material spare parts. “Dari situ saja sudah kelihatan adanya upaya pihak panitia untuk memenangkan PT PJBS, yang nota bene tidak memiliki SBU,” terangnya.

Kecurangan lainnya, lanjutnya, panitia secara terang-terangan mengkangkangi pedoman pengadaan tentang etika pengadaan, sesuai dengan SK Direksi No 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan kept Direksi No: 608.K/DIR/2010 pertanggal 13 Desember, Kept Direksi No: 066.K/DIR/2011 tanggal 25 February 2011serta Kept Direksi No: 1059.K/DIR/2011 tanggal 19 Juli 2011 menyebutkan, pengguna barang dan jasa (pegawai PLN) dilarang menjadi panitia atau pejabat pengadaan.

Faktanya, terang Janis, pejabat ataupun pegawai di PT PJBS merupakan pegawai PT PLN yang masih aktif bekerja. “Ini jelas pihak panitia melanggar SK Direksi secara terang-terangan. Padahal SK tersebut dikeluarkan sebagai pedoman pengadaan yang harus dipatuhi, “ tegasnya.

Hal senada juga dikatakan ketua DPD Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Akklindo) Sumut, Drs Didin Mahidin menyebutkan, dalam proses Anwejing (penjelasan dokumen lelang) terlihat beberapa kerancuan, Di antaranya adanya pengarahan tertentu kepada PT PJBS.

Kemudian dalam Anwejing tidak dihadiri ketua panitia lelang dalam hal ini David Tobing dan User, serta Sekertaris panitia Mangapul Marbun yang memegang kendali tidak menguasi UU, peraturan dan tata cara pelelanganTentang kebobrokan PT PJBS.

 

Tiga Lingkup Pekerjaan

Dikatakan Didin, pihaknya mempunyai data lengkap tentang pelaksanaan pekerjaan Overhaol tidak memenuhi target. Seperti pekerjaan pembangunan Overhaoul di Pembangkitan Belawan GT 12 pada  Tahun 2009, yang seharusnya kapasitas 125 MW, pihak PT PJBS hanya mampu mengerjakan sampai 80 MW.

Selain itu dari Hasil audit di PT PLN pada 21 April 2011, terpampang kelemahan-kelemahan PT PJBS.

“Bayangkan berapa kerugian negara atas pekerjaan PT PJBS selama 2 Tahun, hitung aja. Namun itupun tidak ada tindakan dari PT PLN,” ucapnya.

Ditegaskan, dalam proses tersebut seluruh peserta lelang, hanya sebagai pelengkap penderita, karena kuat dugaan untuk pemenang tender telah ditentukan oleh panitia.

“Kita berharap, agar GM PT PN KitSU chris Leo, memperhatikan serta menindak panitia yang berbuat

curang,” pinta Didin.

Sementara Ketua Panitia, David Tobing yang dikonfirmasi berulangkali melalui telepon selulernya menyangkut tudingan tersebut tidak dapat dihubungi. Begitu pula dengan Sekretaris Panitia Mangapul Marbun, ketika dihubungi telepon selulernya tidak aktif.

Kali ini, indikasi itu muncul pada Proses anwejing untuk prakualifikasi pelelangan pengadaan barang dan jasa di PT PLN (persero) sektor pembangkitan Belawan dengan 3 lingkup pekerjaan yang ditenderkan.Om-15