• Nasdaq :3566.429-22.375 - -0.62%
  • UK Main Index :6674.74-7.02 - -0.11%
  • Australian All Ords :5502.200+35.100 - +0.64%
  • Australian 200 :5517.800+38.500 - +0.70%
  • AUS VS USD :0.9286
  • USD VS JPY :102.275
  • USD VS IDR :11630.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Pemasukan PN Medan Dari Pendaftaran Gugatan Kecil

Medan-ORBIT: Pendapatan negara dari pendaftaran gugatan perkara selama setahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak sebanding dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah.

Informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Selasa (27/12), diketahui negara hanya mendapat Rp30.950.000 dari pendapatan pendaftaran gugatan perkara itu.

Berdasarkan data di pengumuman PN Medan, setiap pendaftaran gugatan perdata harus membayar uang administrasi sebesar Rp488.000. Dana panjar perkara dibagi dalam beberapa item yakni, panjar ongkos perkarasatumelawansatusebesar Rp235.000.

Rinciannya, pembuatan redaksional permohonan gugatan, pemanggilan penggugat sebanyak tiga kali, dan pemanggilan tergugat sebanyak lima kali.

Besar dana panggilan disesuaikan dengan radius alamat pihak dipanggil dari PN Medan sebagai sentralnya.

Kemudian, dana administrasi yang menjadi masuk dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp50.000. Masih dalam perkara perdata, untuk permohonan dikenakan biaya sekitar Rp86.000 dengan rincian Rp45.000 untuk biaya panggil dan bisa lebih besar dengan penghitungan radius, uang materai penetapan, redaksi, dan PNBP Rp30.000.

Berdasarkan data di PN Medan per 16 Desember 2011, PN Medan menerima 619 berkas gugatan. Dari gugatan itu, pemasukan negara sebesar Rp30.950.000. Sementara permohonan yang diterima PN Medan sebanyak 1.326 permohonan dan masing-masing permohonan negara mendapatkan Rp30.000 atau dikenakan biaya Rp39.780.000.

Selain biaya perkara perdata, transaksi terjadi saat pengesahan dokumen atau legalisir seperti, pengesahan dokumen resmi dengan cara menunjukkan aslinya atau pengesahan alat bukti untuk diajukan ke persidangan.

Setiap legalisir dokumen dikenakan Rp3.000. Namun, belum ada data resmi berapa jumlah dokumen yang disahkan pengadilan sepanjang tahun 2011. Administrasi legalisir ini diduga tidak menjadi pendapatan negara.

“Kalau itu memang ada dananya. Tapi berapa pastinya dan berapa berkas telah disahkan, saya belum dapat datanya,” jelas Humas PN Medan Achmad Guntur.

Guntur membenarkan perkara perdata dikenakan biaya dalam setiap permohonan dan pendaftaran. “Biaya perdata memang tidak gratis. Kecuali ada surat keterangan miskin,” tambahnya.

Dia menyebutkan, setiap perkara yang didaftar dikenakan biaya panjar sekitar Rp500.000. Dana itu untuk administrasi, ongkos panggil sampai pada materai yang digunakan. Dana itu disebut dana panjar karena biaya perkara akan dibebankan berdasarkan putusan pengadilan.

“Bila perkara yang digugat diputus, pihak yang kalah biasanya akan dibebankan biaya perkara. Makanya, disebutkan biaya panjar,” ungkapnya lagi.

Salah seorang pengacara di Sumut Desmon Sitorus membenarkan adanya uang panjar perkara dalam mengajukan gugatan. Dia mengaku besarannya bervariasi sesuai dengan radius panggil dalam perkara itu. “Memang setiap perdata, kita dikenakan biaya panjar perkara,” ucapnya.Or-12

facebook twitter

Comments are closed