bennerorbit

«

»

Pemilukada Sumut Paling Rumit

Ilustrasi.Ist

 

PROSES pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara (Sumut) pada 2013 dinilai paling rumit dibandingkan Pemilukada  sebelumnya.

“Dulu, Pemilukada  Sumut tidak serumit ini,” kata pengamat politik Sumut Kadri Rasyid di Medan, Selasa (13/11).

Menurut Kadri, rumitnya proses Pemilukada  Sumut dapat dilihat dari belum adanya pasangan calon yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut meski proses pendaftarannya akan berakhir tiga hari lagi.

Ironisnya, partai politik di Sumut pun belum mengumumkan nama pasangan calon yang akan didukung dalam Pemilukada  yang akan dilangsungkan pada 7 Maret 2013.

Bahkan, tokoh yang telah memiliki ‘perahu’ juga tidak mau mengumumkan pencalonannya dan nama kandidat yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil gubernur.

Ia mencontohkan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gatot Pujo Nugroho belum juga mendaftarkan diri dan mengumumkan pasangannya meski telah mendapatkan dukungan dari Partai Hanura.

Demikian juga dengan Partai Demokrat yang tidak perlu koalisi tetapi masih belum menentukan pasangan calon dan ‘menggiringnya’ ke KPU Sumut.

Ia tidak mengetahui secara pasti motivasi parpol di Sumut tersebut dalam menahan pengumuman pasangan calon meski manfaatnya hampir tidak ada bagi masyarakat.

Padahal jika segera diumumkan, kata dia, masyarakat bisa cepat mengetahui tokoh yang akan mencalonkan diri dan mempermudah pasangan calon tersebut dalam menyosialisasikan visi dan misinya.

“Tidak tahu apa motivasinya, termasuk kemungkinan mau ‘tarik besar’ dari calon,” katanya.

“Padahal kalau terlalu banyak permintaan, tidak tertutup kemungkinan parpol itu tidak dapat apa-apa,” kata dia.

Selain kemungkinan ‘tarik besar’, penundaan dalam pengumuman tersebut juga disebabkan terlalu banyak kemungkinan kombinasi pasangan calon.

Ia mencontohkan kemungkinan Partai Demokrat yang mengusulkan seseorang tetapi calon tersebut menginginkan nama lain yang dinilai “layak jual” sebagai bakal calon wakil gubernur.

Akibatnya, Partai Demokrat yang mungkin mengusung kadernya sebagai wakil kemungkinan merasa tidak mendapatkan apa-apa sehingga menunda kembali dukungannya.

“Ini semua karena ‘buying time’ (mengulur waktu), tetapi akhirnya terdesak,” katanya.

 

Cepat Sodorkan Nama Tokoh

Menurut dia, kondisi “serba terakhir” itu menyebabkan tokoh yang akan didukung harus mengeluarkan biaya politik lebih besar untuk meraih kemenangan.

“Menggerakkan anggota ranting saja susah, apalagi mesin politik di 33 kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, kata dia, pola ‘injury time’ tersebut juga mempersempit proses sosialisasi sosok serta visi dan misi pasangan calon yang akan didukung parpol.

Apalagi jika dikaitkan dengan hasil survei sejumlah lembaga yang mendapatkan kenyataan banyak masyarakat Sumut belum mengetahui akan dilaksanakannya pemilihan gubernur.

“Ternyata, kemeriahan Pemilukada  Sumut hanya di Medan. Di daerah lain banyak masyarakat yang tidak tahu,” katanya.

Seharusnya, untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi publik, parpol diharapkan lebih cepat menyodorkan nama tokoh yang bisa menjadi harapan masyarakat.

“Dengan kondisi sekarang ini, jangankan tokoh harapan, siapa yang mau dicalonkan pun belum diketahui masyarakat,” kata Kadri. Ant

Leave a Reply