• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9327
  • USD VS JPY :102.425
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Pengangkatan Direksi PTPN3 Abaikan Presiden

 

Medan-ORBIT: Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen (foto)menyesalkan langkah Menteri Negara (Menneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam pengangkatan direksi sejumlah BUMN.

“Semestinya Menneg BUMN mengikuti arahan dan tidak mengabaikan permintaan Presiden dalam pengangkatan direksi sejumlah perusahaan milik BUMN, sehingga kini menjadi hangat dipersoalkan,” kata Naldy Nazar Haroen dalam siaran persnya yang diterima Harian Orbit, Rabu (28/3), di Medan.

Dikatakan, dari kondisi yang terjadi, Meneg BUMN seakan-akan melecehkan  aturan dengan mengabaikan permintaan  Presiden lewat Menteri Sekretaris Kabinet agar Menneg BUMN  terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian sebelum usulan tersebut diajukan kepada Tim Penilai Akhir (TPA).

Naldy menyayangkan sikap Menteri BUMN yang tetap mengangkat beberapa direksi dan tanpa melalui proses penilaian akhir.

Merujuk pada pengajuan nama Direktur Utama dan atau Komisaris Utama, Ketua Dewan Pengawas BUMN pada 15 BUMN, tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor R 15/Seskab/II/2012, merupakan jawaban Presiden atas Surat Menteri Negara BUMN Nomor 14/MBU/2012, secara tegas meminta agar Menteri Negara BUMN mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti proses sesuai prosedural dan perundang-undangan yang berlaku.

”Apabila permintaan itu memang  tidak diindahkan Menneg BUMN, berarti merupakan preseden buruk bagi citra birokrasi,” ujarnya memberi komentar.

Pemantauan  BUMN Watch, sejak pengusulan hingga pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN, proses dan perosedur pengangkatan direksi BUMN yang berujung dengan Surat Keputusan  Meneg BUMN No 236 tersebut relatif menyalahi prosedur  pertimbangan prinsip prefesionalitas maupun akuntabilitas.

Pada ketentuan pasal ketiga Inpres Nomor 8 Tahun 2005 ditegaskan, Meneg BUMN berkewajiban melaporkan dan menyampaikan hasil penyaringan calon direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas BUMN serta hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada TPA yang terdiri dari Presiden (sebagai ketua), Wapres (wakil ketua), Menkeu, Meneg BUMN, dan Sekretaris Kabinet untuk mendapat penilaian.

 

Harus Mengacu Aturan

Selain mendesak agar pengangkatan direksi, komisaris dan dewan pengawas tidak melanggar prosedur dan aturan yang berlaku, BUMN Watch berharap jabatan di lingkungan kementerian BUMN diisi oleh orang-orang professional dan kompeten.

”Pelanggaran aturan dapat menimbulkan preseden buruk bagi pengelolaan BUMN ke depan. Kalau ada terobosan yang signifikan, ya boleh boleh saja. Tapi hendaknya tetap mengacu pada aturan dan tidak keluar dari koridor aturan perundang undangan,” kata Naldy.

Naldy menegaskan, BUMN Watch tetap mendukung sepenuhnya reformasi pengelolaan usaha di lingkungan Kementerian BUMN guna terciptanya peningkatan kinerja badan usaha yang  efisien, akuntabel dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Akan tetapi, lanjut Naldy, pengelolaan BUMN yang baik itu tidak cukup hanya dengan keberanian mengambil tindakan, namun juga harus tetap mengacu pada aturan dan perundangan yang berlaku.

Sebagai perusahaan pemerintah, pengangkatan direksi, komisaris dan dewan pengawas di lingkungan BUMN memiliki aturannya tersendiri. ”Dengan bahasa lain, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum,” ujarnya memberi perumpamaan.

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan belum lama ini melakukan penggantian sejumlah direksi BUMN. Antara lain Dirut PTPN3 Megananda Daryono, Dirut Pelni Jussabella Sahea, Dirut Garuda Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Namun pengangkatan sejumlah direksi BUMN tersebut mengundang protes dari berbagai kalangan.

Kalangan DPR menganggap pergantian tersebut melanggar prosedur dan UU BUMN. Bahkan, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto maupun wakilnya Aria Bima dengan nada keras mempertanyakan keputusan tersebut dan berjanji akan memanggil Meneg BUMN Dahlan Iskan ke DPR untuk memberikan penjelasannya.

Pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN seharusnya dilakukan dengan prosedur yang benar dan dengan merujuk pada aturan yang ada.

Dalam Inpres  Nomor 8 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara harus melaksanakan penilaian akhir yang dilakukan oleh TPA yang sehari-harinya di pimpin Wakil Presiden.

”Selain itu, menteri BUMN mestinya berkonsultasi juga dengan Menko perekonomian. Karena aturannya memang begitu,” tukasnya. or-11/rel

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login