«

»

Perlindungan Anak Indonesia, Cakup Ilmu Kemanusiaan Tingkatkan Mutu Manusia Indonesia

Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bila dibanding dengan negara Asia dan ASEAN. Komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Dengan fokus pada anak maka sekaligus percepatan pencapaian target mencapai kualitas hidup manusia di tahun 2015 sebagai tujuan bersama Mellinium Development Goals (MDGs) dan World Fit For Children WFFC dapat kita capai.Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengiplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.

“Perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU/23/2002). Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Namun, melihat fakta akhir-akhir ini, anak menghadapi berbagai permasalah-an. Lihat saja, anak tidak nyaman berjalan di jalan. Sebagai contoh, menurut data Ditlantas Metro Jaya 2006 dari 1.128 korban meninggal karena kecelakaan lalu-lintas, 20 persennya adalah anak. Lihat saja, meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1 persen atau dari 1,8 juta di tahun 2004 menjadi 2,3 juta di tahun 2006. Bidang pendidikan : Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas pendidikan Indonesia, sehingga rata-rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen.

Fakta lain, kasus-kasus kekerasan pada anak meningkat, seperti 23 anak diperkosa oleh ayahnya; kasus anak diperdagangkan meningkat; pekerja anak masih tinggi; anak jalanan sulit dikendalikan; anak dengan narkoba meningkat tajam; dan masalah-masalah perlindungan khusus lainnya. Sementara itu, Departemen Kesehatan mencatat 154 bayi terinfeksi HIV/AIDS dan ratusan anak remaja terinfeksi HIV/AIDS. Jika mau jujur, sebenarnya masih banyak kepentingan anak yang terabaikan.

Lainnya adalah mewujudkan alokasi dana untuk anak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Padahal mereka adalah 38 persen dari total penduduk negeri ini. KHA dan WFFC Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Konvensi ini berdasar pada empat prinsip, antara lain suara anak di dengar dan kepentingan baik bagi anak. Selain itu, secara tegas Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, sejak itu Indonesia tunduk pada ketentuan internasional. Namun kenyataan, terjemahan resmi negara tentang KHA, Indonesia belum pernah memub-likasikannya, adapun yang tersebar dipublik itu adalah terjemahan lepas.

Padahal amanah bagi negara, agar KHA tersosialisasi dengan luas adalah selain dengan menerjemahkan ke dalam bahasa resmi Negara, juga ke berbagai bahasa lokal dan minoritas. Kelalaian ini yang kemudian menjadi simpul utama gagalnya penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kewajiban Negara Pihak untuk memberikan pelatihan tentang KHA kepada orang tua, guru, tenaga kesehatan, tenaga sosial, aparat hukum, pejabat, pembuat dan pengambil keputusan. Dalam bahasa hukumnya KHA merinci kewajiban Negara Pihak untuk memenuhi 31 hak anak. Ketiga puluh satu hak anak ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Pertama, hak dan kebebasan sipil; Kedua, lingkungan keluarga dan pemeliharaan alternatife; Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar; Keempat, pendidikan, kegiatan liburan dan budaya; dan Kelima, perlindungan khusus.

Untuk mempercepat terimplementasinya KHA di tingkat kota pada masing-masing Negara Pihak, UNICEF memperkenalkan Child Friendly Citypada Konferensi Kota Istambul, 1996.

Inti dari inisiatif ini adalah mengarahkan pada transformasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang ramah anak. Pada konferensi ini, Indonesia mengirimkan delegasi dengan biaya mahal. Seperti delegasi-delegasi yang dikirimkan pada pertemuan Internasional lainnya, mereka setibanya di tanah air tidak menindaklanjuti hasilnya, walaupun sekedar sosialisasi. Intinya, kita hanya berani menandatangi sebuah kesepakatan, tetapi takut mengimplementasikan. Fobia yang mendasar adalah penerjemahan dan pendanaan.

Mei 2002, PBB menggelar pertemuan khusus untuk anak (UNGASS on Children). Pertemuan ini, selain meninjau hasil kesepakatan Istanbul (Child Friendly City), para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: Pertama, mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi kota Ramah dan melindungi hak anak. Kedua, mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Pertemuan yang menghadirkan 300 wakil anak dari seluruh dunia termasuk Indonesia mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children) dengan 10 komitmen: dahulukan kepentingan anak; berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak; jangan sampai seorang anak pun tertinggal, perawatan bagi setiap anak. didiklah setiap anak, lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi; lindungi anak dari peperangan, Berbeda dengan delegasi sebelumnya, para delegasi UNGASS on Children 2002, setibanya di tanah air, dua tahun kemudian (2004) mereka menindaklanjuti dengan menjabarkan komitmen yang ada dalam Deklarasi A World Fit for Children tahun 2002, melalui Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Program ini bervisikan “Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas, berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi.” PNBAI memfokuskan pada empat program pokok yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, perlindungan anak, dan penanggulangan HIV/AIDS.

Namun jangan senang dulu, pertanyaannya adalah “Apakah dengan hadirnya PNBAI 2015, kemudian penyelenggaran perlindungan anak secara otomatis terpenuhi?” Tunggu dulu, pertama secara hukum, PNBAI belum diikat oleh Keputusan Presiden dan atau Peraturan Presiden. Kedua, departemen teknis seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial pada penyusunan program yang diarahkan untuk anak, belum secara eksplisit mengacu pada PNBAI. Apa indikator untuk hal tersebut? Pada saat penyusunan laporan WFFC+5 Desember 2006, masing-masing departemen tersebut tidak mampu menunjukkan bahwa mereka telah mengacu pada PNBAI. Bagaimana dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota? Singkat kata, bara jauh dari panggang, alias tidak kenal apa itu PNBAI, apalagi memasukkannya dalam program di dinas/instansi. Meskipun ada upaya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah mensosialisasikan.

Leave a Reply