bennerorbit

«

»

Perusahaan di Langkat Wajib Salurkan CSR

Rahmanuddin Rangkuti SH M.

Rahmanuddin Rangkuti SH M.

 

Langkat-ORBIT: Banyak perusahaan di Langkat yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, dinilai belum sepenuhnya menyisihkan keuntungan untuk kepentingan masyarakat yang dapat disalurkan melalui program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility).

Padahal selayaknya perusahaan yang telah memperoleh hasil dari usahanya di Langkat, memperhatikan masyarakat terutama yang berada di sekeliling perusahaan tersebut. Saat ini DPRD Langkat tengah menyusun satu Peraturan Daerah (Perda) terkait besaran keuntungan perusahaan yang diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Langkat H Rahmanuddin Rangkuti SH M.KN (poto), saat meresmikan pemakaian Mushalla Al-Hikmah yang pembangunanya berasal dari bantuan PT.PP London Sumatera di Dusun III Namo Jawi Desa Perkebunan Bandar Telu, Selasa (22/5).

Legistator dari dapem 1V Langkat yang dikenal cukup dekat degan masyarakat mengatakan, dengan keluarnya Perda terkait tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) tersebut, diharapkan seluruh perusahaan yang ada di Langkat dapat menyisihkan keuntunganya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Langkat.

”Perda yang lagi dogodok di dewan saat ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat dan dapat dipatuhi seluruh perusahaan yang ada di langkat,” ucap politisi dari Partai Gerindra ini menerangkan.
Kewajiban Perusahaan

Dihadapan Manager Turangi Oil Mill Ir Andi Arfandi, Camat Salapian Ngadi S.Sos, Kades Perkebunan Bandar Telu Usman, Rangkuti menilai pembangunan mushalla yang dilakukan PT. PP Lonsum merupakan contoh terealisasinya CSR di Langkat.

Dia berkeyakinan dengan terbitnya Perda terkait CSR tersebut nantinya akan banyak membantu masyrakat. Sebab, Perda itu akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat.Undang-Undang No.25 Tahun 2007 merupakan acuan dari penerapan CSR bagi setiap perusahaan.

Undang-undang tersebut selain mengatur tentang penananam modal juga telah mengatur tentang CSR bagi perusahaan yang menanamkan modalnya di suatu daerah, serta sanksi-sanksi terperinci terhadap badan usaha maupun perseroan yang mengabaikan CSR.

Dalam pasal 15 ayat (b) disebutkan dengan jelas, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebab terbatasnya anggaran yang ditampung dalam APBD Daerah tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya, melalaui program CSR perusahaan yang produksinya digunakan masyarakat, mau tidak mau harus memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun telah memenuhi kewajibanya membayar pajak. Od-63

Leave a Reply