«

»

Poldasu Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Alkes Rp23 M, Termasuk Kadinkes Labusel Rusman

Ilustrasi alat kesehatan, ist

Ilustrasi alat kesehatan, ist

 

Medan-ORBIT: Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), dr Rusman Lubis resmi jadi tersangka korupsi.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) resmi menyatakan dr Rusman terlibat dalam penyelewengan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) senilai Rp10 miliar yang berasal dari APBD 2012. Dalam proyek itu, Kadinskes Labusel bertindak sebagai (KPA).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Selasa (16/4), mengatakan tidak hanya Kadinkes Labusel diduga terlibat kasus itu.

Ada nama-nama lain yang jadi tersangka korupsi Alkes yang total pagu anggarannya Rp23 miliar.

“Selain Kadinkes, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Syahrulan bersama rekanan Johan Winata, Johan Tancho (yang mengirimkan barang) dan Asia (rekanan) juga kita jadikan tersangka,” katanya.

Heru mengatakan, penyidik Direktorat III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menetapkan kelimanya menjadi tersangka setelah keluarnya hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

“Sebenarnya kelima orang ini sudah calon kuat tersangka, namun baru kita publikasikan hari ini menunggu hasil audit dari BPKP-nya keluar,” ucapnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Heru, dalam waktu dekat Dit Reskrimsus Polda Sumut segera melakukan pemanggilan terhadap kelimanya.

“Penyidik segera akan melakukan pemanggilan kepada kelima tersangka untuk kemudian akan dilakukan penahanan,” kata Heru.

Diketahui, dalam pemeriksaan kasus itu, penyidik Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut menemukan ada mark-up (penggelembungan) harga pengadaan alat kesehatan dan KB oleh Dinkes Labusel.

Setelah itu, kemudian kata Heru, Penyidik melakukan pemblokiran terhadap rekening rekanan Dinkes Labusel.

Dalam kasus ini, penyidik menerapkan pasal 2 ayat (1) pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 Jo yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20/2001 yo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana dengan Nomor Laporan Polisi (LP) LP/197/II/2013/SPKT-II tertanggal 18 februari 2013. Or-13

Leave a Reply