• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9333
  • USD VS JPY :102.395
  • USD VS IDR :11424.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

PPDB Kurang Sosialisasi, SMA di Medan Diduga Jualbeli Kursi Rp20 Jt

 

Medan-ORBIT: Sepertinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun terus menjadi polemik.

Setelah tahun lalu ditemukan kasus siswa siluman, hal yang sama diduga juga terjadi untuk PPDB Kota Medan tahun ini.

Informasi dihimpun Harian Orbit, Jumat (13/7), Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SahdaR) melakukan monitoring dan investigasi soal PPDB 2012/2013. Hasil investigasi diurai menjadi beberapa hal.

Pertama, soal petujuk teknis PPDB yang tidak disosialisasikan kepada seluruh stakeholder pendidikan di Kota Medan. Banyak orangtua calon siswa tidak mengetahui Juknis PPDB 2012/2013.

Kedua, sistem seleksi PPDB 2012 di Medan, dilakukan dengan 2 (dua) jalur. Pertama, 80 persen dari total kuota siswa yang diterima menggunakan jalur seleksi nilai UN murni.

Kedua, 20 persen dari total kuota siswa yang diterima menggunakan jalur seleksi bina lingkungan, yaitu memberi kesempatan untuk siswa yang berprestasi non akademik (olaharaga, seni budaya) dan lemah secara ekonomi, serta tes tertulis.

Selain itu diprioritaskan untuk warga di sekitar sekolah. “Ketiga, sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan kuota siswa yang diterima pada sekolah masing-masing. Hal ini diikuti juga dengan tidak adanya jumlah  kuota yang pasti pada satu sekolah dan secara keseluruhan di Kota Medan.

Dinas Pendidikan Kota Medan tidak mengumumkan kuota siswa yang diterima untuk mengunci kuota tersebut,” terang Kordinator Investigasi SahdaR, Halan Dermawan.

Ditambahkan, tejadi jual beli kursi dan pungutan liar dalam PPDB SMA di Kota Medan. Jual beli ini melibatkan calo/agen/mafia pendidikan.

Bahkan diduga terdapat keterlibatan oknum pejabat tinggi di Dinas Pendidikan Kota Medan.

Harga atau tarif yang dikenakan untuk membeli kursi rata-rata berkisar antara 5 sampai 20 juta per siswa.

Kemudian, adanya diskriminasi terhadap calon siswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Siswa dari keluarga tidak mampu, secara administratif cenderung untuk tidak diurus dan terjadi maladministrasi, dan berujung pada ketidaklulusan.

“Terdapat banyak pungutan yang dikenakaan kepada siswa baru, yang masuk ke sekolah, dengan total berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp750 ribu,” tambah Halan.

Ditambahkan, modus permainan jualbeli kursi hampir sama di setiap SMA negeri di Kota Medan. Misalnya, SMA Negeri 2 Medan mengadakan pendaftaran ulang bagi calon siswa yang lulus ujian SKHUN dan bina lingkungan pada 6 Juli 2012.

Perlu diketahui yang lulus lewat seleksi SKHUN sebanyak 250 orang, sedangkan yang lulus seleksi bina lingkungan 62 orang dari 920 orang pendaftar.

Menggelar Rapat

Namun pada sekolah ini terdapat juga kejanggalan berupa permainan uang yang dilakukan pihak sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh salahsatu orangtua calon siswa yang gagal.  Ia mengatakan setelah selesai seleksi jalur bina lingkungan, dan telah ada hasil yang diumumkan, seharusnya tidak ada lagi pendaftaran.

Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak orang tua dari calon siswa yang tidak lulus, mengurus anaknya dapat diterima sebagai siswa.

“Dengan kata lain, terjadi jual beli kursi setelah 2 jalur seleksi dilaksanakan,” kata Halan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah diduga mempunyai kelas cadangan yang dialokasikan untuk menampung siswa yang membeli kursi tersebut.

Dari hasil analisis informasi yang didapatkan dari investigasi, diketahui bahwa siswa yang tamat pada tahun 2011-2012 berjumlah 460 orang.

Sementara jumlah keseluruhan yang diterima pada Tahun Ajaran 2012-2013 hanya 312 orang. Hal ini menguatkan kecurigaan atas dugaan permainan yang oleh beberapa orang tua murid tersebut.

Pasalnya ada sekitar 148 bangku yang kosong, jika dikurangkan antara jumlah seluruh siswa yang tamat dengan siswa yang diterima pada sekolah tersebut.

Terpisah, Ombudsman perwakilan Sumut dan Aceh telah menerima laporan pengaduan masalah PPDB. “Kami sudah menerima pengaduan masyarakat masalah PPDB,” ucap Kepala Ombudsman perwakilan Sumut dan Aceh DR.Faisal Akbar,SH,MH.

Namun Faisal Akbar tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut tentang identitas dan permasalahan yang dilaporkan. Hal ini karena  bertujuan untuk menjaga kerahasian dari tindakan resprektif dari pihak sekolah terhadap pelapor

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Medan Drs Mhd Yusuf, SP.dI menegaskan akan mengecek dan menelusuri informasi tersebut. Dia berjanji akan membawa masalah itu dalam rapat resmi DPRD Medan.

Disinggung jadwal pengecekan, Yusuf mengatakan akan mendiskusikan hal itu kepada anggota DPRD Medan lainnya.

Terpisah, Harian Orbit mengkonfirmasi masalah ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Rajab Lubis. Dihubungi melalui telepon, Rajab enggan menjawab. Ditinggalkan pesan singkat, rajab membalas sedang menggelar rapat. Om-Tas/Om-36.

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login