«

»

PPK Dinas PU Simalungun, Divonis Dua Tahun Penjara

Medan-ORBIT: Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rahmad pada proyek pembangunan jalan di Kawasan Simalungun akhirnya divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (27/3).

Ketua Majelis Hakim Jonner Manik SH menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Tak hanya kurungan badan, terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp50 juta, subsider satu bulan penjara.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim diketahui lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Kala itu jaksa menuntut terdakwa selama empat tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas tindakan yang dilakukan Rahmad.

Meski demikian, majelis hakim berkeyakinan terdakwa tidak menikmati hasil uang hasil korupsi, sehingga tidak pantas diganjar dengan hukuman tambahan berupa uang pengganti.

“Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama proses persidangan,” ujar hakim.

Usai persidangan, JPU menyatakan kerugian negara atas tindakan Rahmad mencapai Rp 1 miliar lebih.

Kasus ini bermula pada 2009 lalu, Direktur PT Kurnia Putra Mulia Kardius (vonis terpisah) berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun, atas nama Rachmad selaku PPK.

Keduanya melaksanakan kegiatan penanganan jalan jurusan Dusun pengkolan-emplasmen Tinjoan Kecamatan Ujung Pandang yang telah diamandemen kontrak dg nomor : 102.i/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM2009 tanggal 28 September 2009 dengan tambahan kurang pekerjaan pada item pekerjaan, lapisan pondasi agregat pitrun untuk pengerasan bahu jalan dari 967,50 menjadi pelaksanaannya ditiadakan.

Lapisan pondasi agregat kelas B dari 5643,75 M3 menjadi 6145,88 M3, Sisipan pitrun untuk pekerjaan minor dari 1135,20 M3 mjd 1179,70 M3.

PT Kurnia Putra Mulia dan pihak PU Bina Marga Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pengadaan lapisan pondasi agregat kelas B sepanjang 4950 m x 5 M ternyata tak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan badan jalan dari ukuran ketebalan 25 cm.

Ahli dari pihak PU Bina Marga Simalungun menyatakan, vulome lapisan pondasi agregat kelas B yang terpasang adalah 3136,29 M3 sedangkan volume lapis pondasi agregat kelas B menurut dolumen kontrak (CCO) sebanyak 6145,80 M3 sehingga terjadi pengurangan volume sebesar (6145,88 M3 – 3136,29 M3) x Rp. 583.613,66 = Rp. 1.756.437.470,24.Or-08

Leave a Reply