• Nasdaq :3566.429-22.375 - -0.62%
  • UK Main Index :6674.74-7.02 - -0.11%
  • Australian All Ords :5502.200+35.100 - +0.64%
  • Australian 200 :5517.800+38.500 - +0.70%
  • AUS VS USD :0.9286
  • USD VS JPY :102.275
  • USD VS IDR :11630.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Revisi UU No 30 Tahun 2002, KPK Jangan Dilemahkan

Gedung KPK di Jalan Rasuna Said Jakarta.Ist

Gedung KPK di Jalan Rasuna Said Jakarta.Ist

 

Jakarta-ORBIT: Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang direncanakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang pro dan kontra. Bahkan revisi itu dianggap akan memperlemahkan kewenangan KPK.

Informasi dihimpun Harian Orbit Kamis (8/3), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memadai sehingga tidak perlu direvisi.

“Sesungguhnya DPR tidak perlu repot-repot untuk revisinya, tetapi itu kan haknya DPR, khususnya Komisi III, pergi-pergi ke luar negeri itu hak mereka,” kata Busyro di Jakarta, kemarin.

Namun, dia berharap revisi UU KPK yang dilakukan Komisi III bertujuan memperkuat KPK, bukan malah melemahkan kewenangan lembaga ad hoc itu. “Kami akan cermati saja bagaimana, ke arah mana sesungguhnya, mudah-mudahan memperkuat dan tidak melemah,” ujar Busyro.

Harus Ada Jaminan

Sementara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengkhawatirkan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperlemahkan kewenangan KPK. Rencana ini, katanya, harus disikapi dengan hati-hati.

Sebagai wakil pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, dia akan menolak ikut dalam pembahasan RUU KPK tersebut jika memang arahnya untuk melemahkan KPK.

“Dari pengalaman kita melihat proses legislasi, memang harus sangat hati-hati, karena banyak sekali pihak yang ingin KPK justru dilemahkan. Tanpa ada jaminan perubahan UU tidak masuk menjadi pelemahan, sebaiknya kita tidak mendorong prosesnya ke sana, nanti kita terperangkap pada ‘jebakan batman’,” kata Denny.

Ia juga mengatakan, perubahan dalam UU KPK ini semestinya atas restu KPK. “KPK yang paling paham apakah UU mereka sudah memadai atau tidak, karena jangan sampai, upaya untuk mengubah justru menjadi pintu masuk melemahkan KPK,” sambungnya.

Kalaupun pada akhirnya UU tersebut harus diubah, maka harus ada jaminan kalau pengubahan tersebut akan menguatkan KPK. Dia juga tidak setuju dengan rencana Komisi III DPR untuk menghilangkan fungsi penindakan KPK. Menurutnya, KPK harus tetap memiliki kewenangan penindakan seperti penyadapan, serta kewenangan pencegahan.

“Ini komisi pemberantasan korupsi yang harus mempunyai kewenangan kewenangan luar biasa, memberantas korupsi. Upaya untuk mengurangi kewenangan KPK, justru tidak tepat,” ujarnya.

Korupsi Merajalela

Di tempat terpisah Anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsuddin menyebutkan adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sama sekali tidak bertujuan untuk memperlemah lembaga anti korupsi tersebut.

“Bila ada pendapat, desakan, ataupun tuntutan agar UU KPK direvisi, sudah sepatutnyalah agar pendapat, desakan, ataupun tuntutan itu dimaksudkan untuk tidak mengurangi, bahkan menggembosi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai revisi terhadap UU KPK itu mengarah ke penyusutan wewenang KPK,” ungkapnya.

Sejatinya, kata Didi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan manifestasi dari harapan sekaligus tuntutan Reformasi Tahun 1998 agar korupsi yang telah demikian akut diberantas dengan cara-cara luas biasa.

KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dilahirkan karena berbagai institusi penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, misalnya, Kepolisian dan Kejaksaan, ternyata belum berfungsi secara efektif dalam melakukan aksi hukum pemberantasan korupsi.

Seharusnya Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan kalaupun UU KPK hendak disempurnakan, maka maksud dan arahnya justru pada penguatan wewenang dan kelembagaan KPK. Karena, tak dapat dipungkiri, hingga hari ini, ternyata korupsi masih terus merajalela sementara, tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi demikian luas dan amatlah berat.

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login