• Nasdaq :3534.532+1.446 - +0.04%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9333
  • USD VS JPY :102.421
  • USD VS IDR :11427.50
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

‘Sapi Perah’

PEMERASAN tidak dapat dipungkiri, sudah berjalan lama. Siapa yang memeras siapa, inilah yang menjadi penting untuk diungkap ke publik. Supaya  publik semakin tahu buruknya moral penyelenggara negara.

Dan ini sudah dimulai oleh Meneg BUMN Dahlan Iskan, membuka nama-nama oknum anggota DPR yang menurutnya melakukan pemerasan, menjadikan BUMN ‘sapi perah’.

Sekaligus ini dijadikan momentum untuk membuka kulit nampak isi, lalu menindak bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan kelompok, lembaga, tokoh berkuasa dan orang-orang yang ditakuti.

Apakah hanya orang-orang yang berada di pusat saja melakukan pemerasan? Yakinlah, memeras, suap, minta upeti, gratifikasi terjadi di seluruh Tanah Air. Bukan hanya dialami direksi BUMN, tapi BUMD dan pengusaha swasta tidak luput.

Kalau saja pengusaha di daerah ini mau bicara gamblang, sudah sejak lama mereka menjadi korban pemerasan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga menjadikan biaya operasional perusahaan menjadi sangat tinggi.

Salah satunya dilakukan jaksa nakal. Faktanya dua jaksa diduga memeras pengusaha yang bergerak di bidang pelabuhan di Kalimantan Timur, PT BIM, senilai Rp2,5 miliar.

Oknum anggota DPRD nakal yang terindikasi memeras pengusaha dan BUMD di daerah ini belum terbuka. Artinya gratifikasi dengan modus pemerasan terkait tindak pidana korupsi terjadi juga di sini.

Namun terkadang sulit dibuktikan, karena penerima gratifikasi dapat berkata ia tidak pernah meminta tetapi diberikan dengan berbagai alasan, dari rasa kasihan sampai balas jasa.

Padahal terjadinya suap tersebut dilatarbelakangi tekanan agar mematuhi yang diminta, jika tidak mau ada risiko. Lalu diatur cara-cara penerimaan uang haram tersebut agar tidak terlacak.

Sebagaimana trend yang ditemukan PPATK, pengalihan transaksi keuangan kepada sistem non perbankan menjadi alternatif baru bagi pelaku tindak pidana terkait korupsi.

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login