• Nasdaq :3594.537+34.589 - +0.97%
  • UK Main Index :6681.76+56.51 - +0.85%
  • Australian All Ords :5467.100+22.300 - +0.41%
  • Australian 200 :5479.300+25.100 - +0.46%
  • AUS VS USD :0.9365
  • USD VS JPY :102.6315
  • USD VS IDR :11565.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Seputar Korupsi Rp1,27 M Libatkan Bupati Simalungun, KPK Segera Ambilalih Dugaan Korupsi JR Saragih

FOTO 1

Selain kasus dugaan korupsi Rp1,27 M, sebelumnya JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi serta dua tudingan kasus suap yang diadukan ke KPK.

 

Medan-ORBIT: Kejelasan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana kesejahteraan guru swasta dan honor, senilai Rp1,27 miliar di Kabupaten Simalungun JR Saragih (foto) kembali mendapat sorotan publik.

Seputar kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan Bupati Simalungun Jovinus Ramli (JR) Saragih dilaporkan tahun 2011 silam oleh anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik terkesan mandeg.

Informasi dihimpun Harian Orbit Rabu (9/1), menurut elemen masyarakat kasus dugaan korupsi Rp1,27 miliar ini  sebaiknya segera diambilalih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasusnya menjadi terang.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan  (Puspha) Sumut, Muslim Muis mengatakan, kalau memang Polda Sumut tidak mampu menyelesaikan kasus itu, sebaiknya penanganaanya dilimpahkan ke institusi penegak hukum lainnya.

“Bisa ke Kejati Sumut, atau ke KPK. Pokoknya jangan sampai kasusnya mengendap. Masyarakat butuh kejelasan, kalau memang Polda Sumut tidak sanggup, limpahkan saja penyelidikan kasusnya ke isntitusi lain,” tegasnya.

Namun sebelum itu dilakukan, Muslim Muis tetap  meminta kepada Polda Sumut untuk segera menuntaskan dan menetapkan tersangka dalam kasus terswebut.

“Polda jangan membuat penyelidikan kasus itu (dugaan korupsi Rp1,27 miliar-red) seperti kasus besar yang sulit dipecahkan. Sejak tahun 2011 lalu kasusnya dilaporkan, tapi tak ada kejelasan,” kata Muslim.

Penyidik Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumut, ungkap Muslim Muis rata-rata orang yang berkompeten untuk dapat menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

“Jadi saya merasa lambannya penuntasan kasus itu, bukan karena tidak cukup bukti. Tapi, bisa jadi ya karena keengganan penyidik sendiri untuk menyelesaikan penyelidikannya,” terangnya.

Di tempat terpisah, Direktur (Dir) Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang coba dikonfirmasi Harian Orbit via selulernya terkait hal itu tidak banyak berkomentar.  “Maaf…maaf saya sedang rapat,” kata Sadono sambil menutup saluran telepon.

Begitu pula saat dikirim melalui pesan singkat berisi pertanyaan soal kelanjutan kasus itu, Sadono juga tidak memberikan jawaban.

Terkait kasus dugaan korupsi yang melibakan Bupati Simalungun JR Saragih, diketahui penyelidikan kasus itu pertama kali dilaporkan oleh anggota DPRD Simalungun, Berhard Damanik sejak tahun 2011 lalu. Benhard sendiri sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumut.

Sudah Diklarifikasi

Data dihimpun Harian Orbit, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor sebesar Rp1,27 miliar yang dilaporkan ke Polda Sumut, bukanlah kasus yang pertama kali menerpa JR Saragih sejak menjabat sebagai Bupati Simalungun Periode 2010-2015.

Sebelumnya, JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi serta dua tudingan kasus suap yang diadukan ke KPK.

Diketahui, terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor sebesar Rp1,27 miliar, sejak awal Januari 2012, pihak Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut telah melakukan pemanggilan beberapa saksi, yakni para guru yang tidak menerima uang insentif Semester II 2010.

Seperti Zulfan, Ketua PGSI Simalungun. Bahkan Zulfan sempat dimintai keterangannya selama tujuh jam di Dit Reskrimsus Polda Sumut.

Begitu pula, dengan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Simalungun. Selain itu, beberapa pejabat yang dianggap terkait dalam kasus ini juga sudah dipanggil untuk keperluan klarifikasi.

Bahkan, empat orang pejabat di Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan untuk klarifikasi juga diketahui sudah diklarifikasi.

Belum Bisa Ditingkatkan

Sayangnya, saat itu Sadono tak merinci, siapa identitas keempat orang tersebut. Bahkan saat ditanya beberaap waktu lalu  siapa saja nama pejabat yang dipanggil itu, Sadonono mengatakan, hal tersebut adalah domainnya penyidik.

Sebelumnya pertengahan 2012 Sadono beberapa sempat mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya terhadap kasus ini sudah mulai menunjukkan kemajuan untuk menetapkan JR Saragih sebagai tersangka korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor sebesar Rp1,27 miliar tersebut.

Namun belakangan, menurut Sadono, karena tidak cukup bukti hingga saat ini belum ada penetapan tersangka.

Sadono juga menyampaikan, kasus dugaan korupsi JR Saragih, merupakan prioritas utama dari sejumlah kasus korupsi lainya.

Hal tersebut dikarenakan, ada empat  kasus dugaan korupsi menyangkut Bupati Simalungun JR Saragih yang dilaporkan dan ditangani timnya.

Namun, terkait kasus ini, saat terakhir sekali dikonfirmasi, Kombes Sadono malah mengatakan, penanganan kasus korupsi atas penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor sebesar Rp1,27 miliar ini belum bisa ditingkatkan ke proses penyelidikan.

Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya bukti yang ditemukan. “Kasusnya belum dapat dinaikan ke proses penyelidikan karena kita belum menemukan adanya bukti,” ujar Sadono.

Dibagi-bagi

Dugaan kasus yang kedua menyeret nama Bupati Simalungun JR Saragih yang diketahui berada di meja KPK dan Polda Sumut adalah kasus ketekoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 sebesar Rp48 miliar.

Besarnya angka ketekoran kas APBD ini adalah hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI. Namun hingga kini, proses penanganan kasus ini tak jelas juntrungannya.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi JR Saragih yang ketiga adalah adanya dugaan penyelewenangan dana insentif pajak Tahun 2009 sebesar Rp2,5 miliar.

Diduga, dana sebesar ini dibagi-bagi JR Saragih saat baru dua bulan menjabat sebagai Bupati Simalungun.

Diketahui, sumber uang yang dibagi-bagi JR Saragih tersebut disinyalir adalah dana yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Pemkab Simalungun pada Desember 2010 atas keberhasilan Pemkab Simalungun dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi pada Tahun 2009.

Seyogiyanya, penggunaan dana insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010 yakni tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengingat banyaknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan JR Saragih, menurut Ketua Masyarakat Mahasiswa Pemantau Aparatur Negara (MAPAN), Hermanto sudah selayaknya kasus tersebut dialihkan ke KPK.

“Kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun layak untuk segera diambialih KPK, agar kasusnya tidak mandeg dan masyarakat terus menunggu tindaklanjutnya,” pungkas Hermanto. Or-13

facebook twitter

1 Comment for “Seputar Korupsi Rp1,27 M Libatkan Bupati Simalungun, KPK Segera Ambilalih Dugaan Korupsi JR Saragih”

  1. Ini negara pilih kasih. bahkan Media Massa ikut-ikutan “membela yang bayar” JR Saragih “cuma” 1,27 M. Rame-rame di blow up. Di depan mata Harian Orbit, walikota Medan Drs. Rahudman Harahap, MM tetap tenang dengan korupsi 1,5 M-nya. Mungkin karena Bang Mahsin kenal ma Rahudman ya maka Orbit gak mau ungkit-ungkit Rahudman. Sudah tersangka dia itu cuy, kenapa gak diributn biar ketangkep. Bah…..

You must be logged in to post a comment Login