bennerorbit

«

»

Soal Dugaan Pengancaman di Karo, Tangkap Pejabat Arogan

Sebagai pejabat penting seharusnya menjadi tauladan dan panutan dalam mewujudkan ketentraman di masyarakat. Tetapi lain yang terjadi di Karo, seorang kepala daerah diduga melakukan tindak kriminal dengan pengancaman. Elemen masyarakat menyesalkan dan menodorong aparat hukum menangkap dan periksa serta ditahan jika cukup bukti.

Kabanjahe-ORBIT: Buntut dugaan pengancaman yang dilakukan oknum pejabat nomor 1 Tanah Karo terhadap pekerja proyek jalan lintas tengah dataran tinggi Sumatera, tanggapan elemen masyarakat peduli Karo bermunculan dan bernada menyesalkan sikap arogansi pejabat di Tanah Karo yang dikenal sebagai daerah religius dan beradat budaya timur.

Mereka mengharapkan Polres Tanah Karo sebagai institusi resmi menegakkan supremasi hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Walaupun Bupati Karo telah membantah adanya pengancaman yang dilakukannya terhadap karyawan PT. Subur Sari Lastderich, yang mengerjakan proyek APBN di Jalan Kabanjahe-Merek persisnya di simpang Desa Ergaji.

Kuasa Hukum dari Henri Hutasoit (29) warga Desa Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan Ir Bambang Irianto Saragih (46) warga Medan, S. Firdaus Tarigan SH SE mendesak Polres Karo segera memanggil tersangka.

“Kita mengharapkan Polres Karo segera memanggil, memeriksa dan melakukan penahanan terhadap tersangka Kena Ukur Karo Jambi Surbakti tanpa syarat apapun, untuk kepentingan penyelidikan hukum dari kedua klien saya. Dan kami juga mengharapkan Polres Karo tidak kalah cepat dengan kemauan segala pihak dari KJ selaku Bupati Karo dibanding dengan harapan masyarakat,” ujar pengacara yang sering tampil di Jakarta Lawyers Club tersebut, pada sejumlah wartawan di Kabanjahe, Senin (12/11).

 

Tangkap dan Tahan

Proses hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan yang disangkakan dapat diusut dan diselesaikan secara tuntas. Hal ini tentu mengingat NKRI adalah Negara Hukum. Semua warga patuh dan taat kepada Hukum tanpa melihat perbedaan status, golongan, suku, agam dan kepangkatan serta kekayaan. Karena Hukum berlaku efektif bagi seluruh Warga Negara Indonesia, tegas Firdaus Tarigan.

“Kami dari Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) yang telah diberi kuasa penuh untuk melakukan perlindungan hukum dan bantuan hukum kepada korban juga sangat mengharapkan, kasus pengancaman dan pengerusakan ini diselesaikan secepatnya dan tidak melewati batas tahun 2012.

Sekaligus diharapkan kepada Polres Karo agar menjadi Kawah Candra Dimuka, penegakan dan penuntasan dengan cepat kasus yang melibatkan para pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dan tempat perlindungan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Bumi Turang ini, paparnya lagi.

Lebih jauh disampaikan Firdaus, bahwa Camat Merek Data Martina yang diduga keras bersama stafnya beserta anggota Satpol PP telah melakukan tindak pidana pencurian dan perusakan secara bersama-sama, FBHI dari Jakarta Perwakilan Medan Sumut, menghimbau bila dalam pemeriksaan, pengembangan telah ada korban, 2 orang saksi dan barang bukti, maka Polres Karo harus melakukan penangkapan dan penahanan.

“Hal tersebut dilakukan supaya ada efek jera bagi oknum-oknum pejabat di Karo yang selalu arogansi dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa mengedepankan pelayanan dan pengayom masyarakat. Dan bila Polres Karo tidak komperatif dan tanggap terhadap pengaduan klien kami, maka kasus laporan tersebut akan kami antarkan/jemput ke Poldasu dan akan kami proses di Mabes Polri,” Tegas Firdaus dengan keyaklinan. Od-Ber

Leave a Reply