bennerorbit

«

»

Soal Lahan Kantor Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu Disomasi

 

Medan-ORBIT: Lagi-lagi persoalan pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) menuai kecaman. Setelah Lembaga Pemerhati dan Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) melakukan gugatan, kini masyarakat Desa Siturbis dan Dusun Hasobe melakukan somasi kepada Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu (foto).

Informasi dihimpun Harian Orbit, hingga Minggu (22/4), somasi itu merupakan awal sebelum masyarakat melakukan gugatan perdata soal dugaan ‘perampasan’ lahan masyarakat.

LP2TS yang diberi kuasa oleh warga, mengirimkan Surat Somasi kepada Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu dengan Surat No. 20.Bsp/SP/Sprk/IV/2012 tertanggal 12 April 2012.

Dalam surat somasi itu disebut sejumlah pertimbangan hukum, yakni perihal 80 hektar (ha) yang berlokasi secara acak di dalam areal calon lokasi pertapakan kantor Pemkab Tapsel.

Diketahui, 80 ha lahan berbentuk sawah, kebun, ladang dan pemukiman masyarakat itu adalah hak warisan turun-temurun sejak abad ke-19.

Disebutkan juga, dasar Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 244/2011 yang melepaskan areal seluas 271,1 ha di Kilang Papan dan kemudian menyerahkan sebagian lahan kepada Pemkab Tapsel, dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Pasalnya, kewenangan penunjukan kawasan hutan oleh Menhut telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011. Artinya, SK Menhut nomor 44/2005 Tentang Kawasan Hutan dan SK Menhut No. 244/2011 Tentang Lokasi Pertapakan Kantor Pemkab Tapsel, batal demi hukum.

                                    

Intimidasi

Ketua Presidium LP2TS Bangun Siregar kepada Harian Orbit, Minggu (22/4), mengungkapkan hingga saat ini belum ada tanggapan Pemkab Tapsel atas somasi tersebut.

Diterangkan, yang didapat masyarakat Siturbis hanyalah upaya intimidasi dari orang diduga suruhan Pemkab Tapsel agar tidak melanjutkan upaya hukum tersebut.

“Sampai sejauh ini belum ada tanggapan. Yang ada adalah upaya intimidasi orang diduga suruhan Pemkab Tapsel,” terang Bangun.

Ditegaskan Bangun, dirinya meyakini Pemkab Tapsel tidak akan merespon somasi masyarakat. Namun langkah somasi itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum upaya gugatan perdata ke pengadilan tata usaha.

Untuk itu, masyarakat Siturbis meminta kepada Pemkab Tapsel untuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah milik masyarakat. Karena hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum tindak pidana kejahatan penyerobotan tanah oleh birokrasi.

Disinggung perkembangan gugatan perdata LP2TS atas kasus yang sama, Bangun menerangkan sejauh ini gugatan itu masih dalam proses banding.

“Kita akan terus memperjuangkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 dan 37 Tentang Pemekaran. Lahan pertapakan kantor Bupati Tapsel sarat pengangkangan UU,” tukas Bangun.

Sementara Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu yang dikonfirmasi melalui 0811616XXX, tidak menjawab panggilan masuk. Begitu juga saat ditinggalkan pesan singkat, yang bersangkutan tidak membalas. Or-12

Leave a Reply