• Nasdaq :3548.583+14.051 - +0.40%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.9335
  • USD VS JPY :102.595
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Tahapan Pileg Cacat, Panwas Kabupaten/Kota Minta Bawaslu Terbitkan SK

Foto.Hl.8

Foto: Ilustrasi, Ist

 

 

Medan-ORBIT: Tahapan pelaksanaan Pemilihan Anggota lLgislatif (Pileg) 2014 untuk tingkat kabupaten (DPRD) maupun Provinsi dan Pusat ( DPR RI ), dinilai cacat hukum.

Dan untuk mengantisipasi hal ini, pimpinan Panwaslu pada Pemilihan gubernur (Pilgub) yang lalu, memohon Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menerbitkan SK, untuk tetap bisa menduduki posisi Panwaslu.

“Saat ini tahapan pelaksanaan Pileg sudah sampai pada daftar calon anggota DPRD II, I dan DPPRI sudah sampai pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). Namun keberadaan Panwaslu sebagai bagian dari panitia pelaksana Pemilu bidang pengawasan belum ada,” kata Ketua Panwaslu Kota Medan, Masa Pasang, Senin (25/3).

Kata dia, hal itu juga diharapkan seluruh kabupaten/kota di Sumut. Mereka memohon pada Bawaslu untuk segera menerbitkan SK sebagai Panwaslu pada Pileg 2014 mendatang.

Dijelaskan Padang, sejak awal berdirinya Panwaslu untuk kepentingan Pilgub yang lalu, pihaknya sudah dimintai bantuan untuk ikut melakukan pengawasan pada tahapan penetapan jumlah pemilih pada Pileg mendatang.

Namun dikarenakan sistem yang ada, akhirnya kita tidak bisa melakukan pengawasan selanjutnya untuk tiap tahapan Pileg itu sendiri.

“Karenanya, agar pelaksanaan Pileg tidak cacat hukum, maka kita bersama dengan kabupaten/kota lainnya yang diangkat sebagai Panwaslu kembali,” ungkapnya.

Tidak bisa dipungkiri sambungnya, beberapa calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Medan yang namanya sudah terdaftar didalam Daftar Calon Sementara (DCS), banyak menyampaikan beberapa pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Pileg itu sendiri.

“Namun karena kita tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, akhirnya tahapan berjalan tanpa adanya Panwaslu Pileg,” jelasnya.

Informasi diperoleh, hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi Sumatera Utara masih melakukan seleksi pada tahapan administrasi.

Bawaslu Provinsi ini yang akan bertugas untuk membentuk Panwaslu di tingkat kabupaten/kota . Om-16

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login