• Nasdaq :3544.142+11.055 - +0.31%
  • UK Main Index :6625.25+41.08 - +0.62%
  • Australian All Ords :5444.800+32.200 - +0.59%
  • Australian 200 :5454.200+33.900 - +0.63%
  • AUS VS USD :0.933
  • USD VS JPY :102.419
  • USD VS IDR :11420.00
  • WP Stock Ticker
Temui kami di: feed rss facebook twitter google+
|

Tolak RUU Pengadaan Tanah untuk Pembagunan


Warga petani di Kabupaten Samosir melakukan aksi unjukrasa, mereka menolak RUU yang dinilai hanya menyengsarakan rakyat dan lebih berpihak kepada pengusaha berduit.

Masyarakat Samosir Gelar Aksi

Pembangunan yang dilakukan selama ini dinilai belum sesuai aturan main dab cenderung sengrarakan rakyat, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat, hal inilah yang diprotes warga di Samosir. Apalagi jika bangunan dengan dana masyarakat itu tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.

Samosir-ORBIT: Ratusan masyarakat datangi kantor DPRD Kabupaten Samosir, mereka tergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) Kamis (22/9) di Parbaba Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Mereka menolak RUU Pengadaan Tanah untu Pembangunan. Kedatangan para petani juga menyampaikan pernyataan sikap dalam rangka Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September.

Massa STKS yang diketuai Esbon Siringo-ringo dan sekretaris Alman Simbolon datang membawa spanduk yang dibubuhi dengan tandatangan. Tertulis RUU dimaksud tidak pro rakyat.

Mereka juga menyampaikan serta menulis dalam spanduk, agar anggaran untuk pertanian dan pendidikan ditingkatkan. RUU Pengadaan Tanah untuk pembangunan disebutkan juga sarat dengan intervensi asing.
Sejak tahun 2005 bank dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), adalah tiga lembaga kreditor yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan kebijakan.

Lembaga ini juga diduga terlibat dalam penyediaan pendanaan bagi pembagunan infrastrutur yang bercorak pasar di Indonesia, berskema utang untuk program Pembangunan Revormasi Sektor Infrastruktur.

Para petani juga menyesalkan bangunan yang kebanyakan tidak berfungsi di Samosir. Seperti embung-embung, irigasi, serta bantuan-bantuan pada petani yang kurang tepat sasaran. Sedangkan mahalnya harga pupuk dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan juga disuarakan pada anggota dewan.

6 Statemen

Keluhan petani khusus tentang embung merupakan fakta dilapangan. Sebuah media lokal pernah menuliskan “Embung buatan kerbau lebih bagus dari embung buatan Dinas Pertanian”. Bahkan sejumlah proyek embung di Kabupaten Samosir pernah juga diberitakan koran, menjadi jatah para LSM dan wartawan demi pengamanan proyek-proyek di Samosir tahun anggaran 2010.
Masalah itu sempat juga dilapor ke Polres Samosir oleh beberapa wartawan dan LSM dituding pencemaran nama baik oleh dinas pertanian Kabupaten Samosir. Tapi akhir dari kasus itu tidak jelas hingga saat ini.

Kedatangan serikat tani ke DPRD disambut baik oleh anggota DPRD sebanyak delapan orang. Marsinta Sitanggang, Pahala Tua, Nurmerita, Tahi Sitanggang, Herdon Samosir, Nasib Simbolon, Abad Sinaga dan Mesli. Orasi massa STKS berlangsung mulai pukul 10.00 hingga sore hari.

Ada enam statment yang disampaikan oleh massa STKS di kantor DPRD. 1.Meminta legialatif dan eksekutif di daerah untuk turut mendukung penolakan terhadap RUU yang saat ini sedang di bahas di DPR RI. 2.Menolak pembahasan dan pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh DPR RI, karena hanya akan melegalkan perampasan tanah-tanah milik rakyat/petani, dan hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia.

3.Menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Partai-partai pendukung neoliberalisme yang tidak berpihak pada rakyat. 4.Mendesak pemerintah untuk menghapus/mencabut kebijakan-kebijakan lainnya yang bertentangan dengan UUPA. 5.Menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan mengembalikan tanah-tanah petani yang dulunya merupakan lahan pertanian dan perkampungan kepada petani. 6.Menuntut pemerintah melakukan mandat untuk pemenuhan hak-hak ekosob petani. Od-Hag

facebook twitter

You must be logged in to post a comment Login